MK Menang di MK

MK Menang di MK

JAKARTA, hunimuanews.com-Putusan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tahun 2020 yang di bacakan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan Mukti Keliobas (MK) dan Idris Rumalutur 

 

Putusan dengan nomor perkara (117/PHP.BUP-XIX/2021) dibacakan oleh ketua majelis hakim MK, Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan lewat streaming, Rabu (17/2/2021) di ruang sidang utama Mahkamah Konstitusi (MK)

 

Anwar Usman menjelaskan pihaknya tidak menerima permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang diajukan pasangan Fachri Husni Alkatiri-Arobi Kilian (FAHAM) dalam sidang tersebut.

 

Pasalnya Dalam eksepsi KPU Kabupaten SBT sebagai pihak termohon dan pihak terkait pasangan Abdul Mukti Keliobas-Idris Rumalutur (ADIL) sama-sama menyatakan bahwa Pemohon pasangan Fachri Husni Alkatiri-Arobi Kilian (FAHAM) tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam sidang dimaksud.


Olehnya sebab itu, MK memutuskan dan menetapkan paslon Abdul Mukti Keliobas-Idris Rumalutur (Adil) tetap sah sebagai bupati dan wakil bupati terpilih.

Dalam pokok permohonan menyatakan "permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” demikian bunyi putusan yang dibacakan Anwar Usman selaku Ketua Majelis Hakim MK dalam sidang tersebut.

 

Permohonan pemohon tidak dapat diterima, karena menurut hakim MK tidak memenuhi syarat formil pasal 158 UU nomor 10/2016 tentang Pilkada.

 

Selain itu alasan yang lain yang lebih kongkrit, selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait (pasangan Abdul Mukti Keliobas-Idris Rumalutur) adalah 10.161 suara. (15,03 persen). Selisih suara ini melebihi ketentuan ambang batas syarat 2 persen suara dari total 67.594 suara sah yaitu 1.351 suara

 

Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten SBT Tahun 2020 lalu, pasangan Abdul Mukti Keliobas-Idris Rumalutur (ADIL) memperoleh 31.100 suara (46 persen), pasangan Fachri Hasni Alkatiri-Arobi Kelian 20.939 suara (31 persen), dan pasangan Rohani Vanath- Muhammad Ramli Mahu dengan 15.555 (23 persen).

 

“Sesuai aturan berdasarkan putusan MK ini dalam waktu dekat kami akan melakukan pleno ketetapan KPU, setelah itu kami akan menyampaikan ke DPRD untuk diparipurnakan kemudian akan diusulkan ke Kemandagri melalui Gubernur Maluku” kata Ketua KPU SBT, Kisman Kelian.


Sebelumnya pada sidang hari Senin (8/2/2021), yang merupakan sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan (PHP) dalil pemohon pasangan Fachri Husni Alkatiri Arobi Kelian (Faham) dalam perkara (117/PHP.BUP-XIX/2021) secara kompak dibantah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) kabupaten SBT.


Dua lembaga penyelenggara pemilu ini pun meminta hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pasangan dengan akronim Faham ini.


Dalam sidang tersebut, KPU Kabupaten SBT selaku Termohon membantah dalil-dalil permohonan paslon nomor urut 2 Fachri Husni Alkatiri dan Arobi Kelian (Faham).


“Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan pemohon,” ujar kuasa hukum KPU SBT, Difla Wiyani.

 

Permohonan pemohon mendalilkan adanya pelanggaran politik uang, yang di lakukan secara TSM serta pengerahan ASN yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan SBT di 11 kecamatan, untuk memenangkan paslon nomor urut 1 Abdul Mukti Keliobas dan Idris Rumalutur (Adil) sebagai peraih suara terbanyak dalam pilkada.

“Dalil pemohon yang menyatakan adanya politik uang dan mobilisasi ASN di 11 kecamatan adalah tidak benar karena pemohon tidak dapat memberikan bukti yang konkrit atas kejadian yang didalilkan, dan tidak ada pengaduan dan rekomendasi Bawaslu terkait dengan data pemohon yang dimaksud,” tandas Difla Wiyani


Selain itu, kuasa hukum KPU SBT ini juga menegaskan, dalil pemohon yang menyatakan data angka partisipasi melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT) 100 persen yang tidak wajar di lima kecamatan, adalah juga tidak benar dan mengada-ada, karena ada masyarakat yang tidak bisa memilih dikarenakan tidak terdaftar dalam DPT. 

 

Sehingga, sesuai aturan mereka tetap dilayani hak pilihnya sebelum jam pemungutan suara ditutup dengan menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan domisili.


Berdasarkan sumber risalah sidang (Risid) yang diterbitkan oleh MK secara tertulis yang diterima media ini, tentang pernyataan kuasa hukum KPU SBT terkait dalil pemohon yang menyatakan bahwa angka partisipasi pemilih tidak wajar dengan menggunakan DPTb 100% sebagaimana yang terjadi pada TPS-TPS di Desa Amarsekaru dan Desa Kataloka di Kecamatan Pulau Gorom itu tidak benar dan hanya mengada-ada. 


"Karena di Kecamatan Pulau Gorom itu DPT-nya adalah 16.802, sedangkan perolehan suara pasangan calon Nomor 1 sebanyak 7.942, dan pasangan calon Nomor Urut 2 sebanyak 2.753, lanjut pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1.220, sehingga suara sahnya seluruhnya adalah 11.915" Tegas Difla Wiyani 


Sedangkan Bawaslu Kabupaten SBT menanggapi dalil pemohon mengenai dugaan politik uang yang dilakukan secara TSM. Pengerahan ASN yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten SBT di 11 kecamatan untuk memenangan paslon nomor 1, Bawaslu telah melakukan langkah pencegahan dan penanganan terhadap kemungkinan terjadinya politik uang dan pengerahan ASN.


Bantahan juga disampaikan paslon Abdul Mukti Keliobas dan Idris Rumalutur selaku pihak terkait. Pasangan ini membantah semua dalil permohonan pemohon terkait dugaan politik uang yang dilakukan secara TSM. (HN-amr)