Meningkatkan  Integritas Arsip Pemerintah

Meningkatkan  Integritas Arsip Pemerintah

BULA, hunimuanews.comBupati  kabupaten Seram Bagian Timur, Abdul Mukti Keliobas mengatakan, pemusnahan arsip pemerintah merupakan salah satu cara  untuk mengurangi jumlah arsip, sehingga terciptanya efisiensi dan integritas dalam penyelenggaraan kearsipan di instansi pemerintah.

 

Melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah, Syarif Makmur saat pemusnahan 19 ribu arsip oleh dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten SBT, Kamis (29/11), Keliobas mengatakan, pemusnahan arsip juga merupakan upaya untuk menjaga  keamanan informasi yang terkatung dalam arsip dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak  bertanggung jawab.

 

Disebutkan, penyusutan atau pemusnahan arsip yang dilaksanakan tersebut berdasarkan pertimbangan dari tim penilai arsipan yang memiliki dan menyeleksi arsip  dari mobile.

 

“Sebagai lembaga pencipta arsip yang sudah tidak memeliki nilai guna atau yang sudah habis jangka waktu penyimpanan berdasarkan jadwal retensi hasil yang telah ditetapkan,”katanya.

 

Dijelaskan, semua  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai ruang simpan arsip sebagai rekaman informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap instansi, volumenya akan selalu bertambah seiring dengan kegiatan yang dilaksanakan, maka n semakain banyak pula arsip yang tersimpan.

 

Sehingga, lanjutnya tingkat pertumbuhan arsip di  instansi pemerintah membawa konsekuensi logis terkait penyediaan  ruang simpan, sarana pengelola,  waktu dan biaya serta layanan arsip itu sendiri.

 

“Semakin banyak arsip yang harus dikelola, maka semakin besar biaya waktu dan tenaga, tempat dan sarana yang diperlukan, selain itu jumlah arsip juga akan memperngaruhi tingkat kecepatan dalam penemuan lembaga arsip.” jelasnya

 

Menurut Keliobas, secanggih apapun sistem penataan dan penyimpanan arsip yang digunakan, atau banyak sedikit arsip yang tersimpan akan mempengaruhi tingkat kecepatan  dalam penemuan kembali informasi.

 

Karena itu, semua OPD dilingkup pemerintahan agar segera memasukan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna dan telah habis masa jangka waktu tersebut ke dinas kearsipan. (SR)