Mematangkan Demokrasi Di Aras Lokal, Oleh: Ketua Wilayah GP Anshor Maluku

Mematangkan Demokrasi Di Aras Lokal, Oleh: Ketua Wilayah GP Anshor Maluku

Ambon-HN: Konsep demokrasi secara umum menitik beratkan artikulasi sistem politik negara dari, oleh dan untuk rakyat. Ide besar demokrasi Abraham Lincoln ini, menegaskan partisipasi rakyat dan consensus mencapai tujuan yang hirarkis dan legal dalam satu sistem pemerintahan negara sebagai objek dari cita-cita politik bersama.

Indonesia pasca sistem pemerintahan Orde Baru, demokrasi kerap diintegrasikaan dengan sistem politik yang mencerminkan prinsip keterwakilan, partsipasi dan control. Tentunya cakapan demokrasi Indonesia lebih mengedepankan ketiga prinsip tersebut diawali dengan gagasan Jhon Lock; keterlibatan tiga lembaga dalam memastikan satu sistem yang representatif dan ideal mengejawantahkan adanya keterwakilan, partisipasi dan control, yang dikenal dengan Eksekutif Legislatif dan Yudikatif.

Secara etimologi demokrasi dibagi menjadi dua kata; Demos yang artinya Rakyat dan Kratos yang berarti; Pemerintah atau yang Memerintah. Dalam jejak sejarah, demokrasi merupakan satu rumusan politik pemerintahan yang lahir di Kota Athena Yunani sekitar tahun 5 SM. kemudian gagasan demokrasi atau politik dianut  rakyat Athena ber-tranformasi menjadi salah satu pandangan utama bagi Negara-negara maju dan berkembang saat ini.

Indonesia baru menerapkan konsep tersebut yakni pemeilihan secara langsung baru dilaksanakan (2014) pasca reformasi lewat hasil amandemen UUD 1945 ke empat kalinya bersamaan dengan itu, desentralisasi Otonomi Daerah diberlakukan. Menjadi cikal bakal proses demokrasi diaras local. Pemelihan langsung kepala daerah digadang bertanggungjawab atas pembangunan dan kesejahteraan di daerah.

Pilkada menjadi salah satu instrument penting bagi negara dalam mengukur sejauhmana kualitas demokrasi masyarakat. Tentunya demokrasi partisipatif, akomodatif dan keberlangsungan atas hak-hak politik masyarakat tanpa harus ter-dependensi atas sekretarianisme dan superioritas kelompok tertentu menjadi sindrom akut dan dapat merusak makna dan subtansi demokrasi.

Secara temporal, kasus Pilkada DKI Jakarta  bisa menjadi cermin betapa superioritas dan sectoral sindrom menjadi ancaman terhadap kedewasaan dan kesadaran masyarakat yang demokratis. Bagi penulis, bukan bermaksud memberikan perspektif negatif terhadap strategi ataupun gerakan sporadic yang terjadi di Pilkada DKI beberap waktu lalu. Gelombang aksi dalam skala besar dengan membonceng issu yang sangat sensitive di Jakarta saat itu, memberikan titik tekan pada dua hal penting yaitu pertama dilema demokrasi dan multikulturalisme, kedua supremasi hukum sebagai ujung tombak tegaknya demokrasi. Dua hal ini menjadi alasan penting bagi penulis dalam membidik dinamika demokrasi di aras local Maluku.

Demokrasi dan segragasi Primordial diruang public DKI Jakarta sebagai kota peradaban masyarakat Indonesia tidak ideal menampilkan Issu-issu primordial sebagai wejangan, mestinya Jakarta menjadi barometer kualitas demokrasi Indonesia. Dalam catatan Burhanudin Muhtadi tentang Pilkada Jakarta, Muhtadi menyebutkan terdapat gejala Kepala dan Hati terbelah. Secara umum terdapat korelasi yang sangat konsisten dan kuat antara kinerja Petahana dengan tingkat ke-dipilih-an. Rasionalitas warga mengakui kinerja  Ahok dalam mengatasi banjir dan masalah sampah, meningkatkan pelayanan di kantor-kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya. Tingkat approval rating Ahok tidak otomatis mengangkat elektabilitas-nya. Hal ini menjadi bukti bahwa Kepala dan Hati sebagai warga Jakarta terbelah. Mereka mengakui kinerja  Petahana baik tetapi hati mereka sulit menerima Ahok. Inilah yang disebut George Orwell sebagai gejala doublethink dalam konteks ini dipahami sebagai “kemampuan seseorang untuk mempercayai dua hal yang bertolak belakang secara bersamaan tanpa merasa bersalah atau tidak nyaman Disonansi Kognitif” (Muhtadi:2017)

Tesis Muhtadi tersebut menjadi anomaly di Pilkada Maluku, apalagi Maluku dalam konteks sosiolog-antropolog sangat multi-kultural. Multiculturalisme Maluku sangat berdampak terhadap peranan issu-issu primordial di Pilkada. Misalnya kehadiran bakal calon gubernur dari wilayah tertentu  maka dengan sendirinya terjustifikasi sebagai representasinya. Tentu dengan berbagai opini yang dibentuk primordialisme menjadi issu utama. Hasilnya demokrasi menjadi Anomalistik, kaku dan tidak berkembang baik. Karena ruang-ruang culture, agama dan ras tidak lagi terbuka bagi demokrasi sebagai solusi pembangunan…Red.

Pilkada DKI menjadi satu eksperimen bagi Negara untuk terus melakukan formulasi terhadap politik demokrasi yang jauh lebih baik kedepan. Demokrasi tanpa harus menegosiasi hak-hak politik terentu dan juga tidak harus memisahkan unsur moral Agama pada ruang yang tertutup melainkan menggagas sebuah relasional agama dan demokrasi berdasarkan perjalanan konsolidasi di Indonesia sebagai satu bentuk Eksperimen kerangka politik kenegaraan.

Sejalan dengan itu studi klasik Alexis de Tocqueville dalam Democracy in America (1835) menjelaskan bagaimana agama meskipun sering dianggap sebagai fenomena Pramoderen dan Prademokrasi tetap didukung pada posisi penting merawat demokrasi moderen  terutama mengawetkan kebebasan politik. Bagi Alexis de Tocqueville, kebebasan politik dalam demokrasi niscaya memerlukan landasan moral. Ini merupakan kajian kontekstual atas dinamika demokrasi  di Indonesia.

Prespektif Maluku dengan segala potensinya diharapkan tidak tersegregasi dalam primordial politik. Semua orang termasuk mayoritas dan minoritas diberikan jaminan secara hukum dan politik untuk mencalonkan dan dicalonkan, konsolidasi kematangan demokrasi diaras local dengan membonceng issu-issu konstruktif dan devlomentalisme harus dipertebal, membajak masyarakat dengan syarat nilai-nilai cultural dan agama pada frasa politik yang simbolic dan memberikan demarkasi antara yang superior dan inferior.

Seyogyanya menuju Pilkada 2018, Maluku harus membangun demokrasi berdasarkan  semangat budaya yang tidak terpolarisasi dengan issu-issu yang pragmatis. Ini menjadi bahaya jika masyarakat harus terkungkung dalam subjektifitas simbol keagamaan dan kebudayaan.

Maluku butuhkan pembangunan yang akomodatif, pemerintahan yang akuntabel dan model pelayanan yang transparan untuk mewujudkan visi inheren demokrasi. Bukan membangun Maluku berdasarkan afiliasi kelompok berbasis agama, emosional-cultural dan kepentingan elit tertentu.

Maka masyarakat Maluku harus melepaskan diri dari dogma simbolis dan melihat model kepemimpinan sebagai karakter utama mendorong terwujudnya system pemerintahan yang demokratis.

Oleh : Daim B. Rahawarin

(Ketua Wilayah  GP Anshor Maluku