Langkah Sekda dan Pjs Bupati Disoroti Lagi

Langkah Sekda dan Pjs Bupati Disoroti Lagi

BULA, hunimuanews.com-Langkah Penjabat bupati Seram Bagian Timur, Hadi Sulaiman dan Sekretaris Daerah Syarif Makmur kembali mendapat sorotan. Pembatalan SK pengangkatan sejumlah Pjs kepala desa harus segera dianulir..  


Hal itu disampaikan sejumlah pemuda kabupaten SBT saat menggelar konfrensi pers di kota Bula pada, Selasa (24/11/2020). 


Para pemuda tersebut merupakan pimpinan DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) SBT, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta Fron Pemuda Peduli Demokrasi (FPPD) dan sejumlah organisasi lain.


Ketua DPD KNPI SBT, Rusdy Rumata mengatakan, desakan tersebut disampaikan menyusul terbitnya surat dari Kemnetera Dalam Negeri beberapa waktu lalu. 


Dalam surat itu, Kementerian Dalam Negeri tidak menyebutkan secara jelas tentang kewenang penjabat bupati membatalan SK pebjabat kepala desa yang ditandatangani bupati Abdul Mukti Keliobas, beberapa waktu lalu.


Dan surat Kementerian Dalam Negeri tertanggal 16 November 2020 itu hanya menjelaskan kewenangan Pjs bupati mengangkat penjabat kepala desa bila terjadi kekosongan jabatan. 


“Waktu kami berdemonstrasi, saya sudah minta kepada Pjs bupati dan Sekda, tolong sebutkan satu pasal saja dalam aturan tentang wewenang Pjs bupati membatalkan SK itu, kan tidak ada. Sekda hanya membuat surat pernyataan siap bertanggung jawab. Tidak bisa begitu,”kata Rumata. 


Sehingga, pihkanya mendesak Pjs bupati,Hadi Sulaian dan Sekretaris Daerah, Syarif Makmur untuk mengenalir pembatalan SK tersebut.

 
Di tempat yang sama, ketua Cabang GMNI SBT, Irwan Derlen berharap,   Pjs bupati dan Sekda tetap taat pada aturan yang berlaku,.


Selain itu, pihaknya memperoleh informasi tentang rencana pergantian seratus lebih penjabat kepala desa di daerah ini. 


“Enam SK sebelumnya saja sudah bermasalah, apalagi mau mengeluarkan SK untuk seratus sekian SK baru itu. Kami khawatir langkah ini berdampak pada kodisi sosial masyarakat di setiap desa. Sehingga, harus dipertimbangkan lagi,”tegasnya.


Ketua EK- LMND SBT, Ikbal Wattimena lebih menyoroti kondisi Kamtibmas di setiap desa tersebut mengatakan, Pjs bupati dan Sekd harus mempertimbangkan kondisi ini. Apalagi  situasi politik Pilkada saat ini. 


“Dan kami juga berharap, masyarakat tetap tenang, tetapmenaga. Mari kita tetap menjaga Kamtibmas secara baik,”ujarnya.
 

Harapan yang sama juga disampaikan Ketua PMII cabang SBT, Asrun Wara-Wara. Kendati langkah Pjs bupati dan Sekda  bermsalah, tapi kondisi Kamtibmas harus tetap dijaga agar selalu kondusif, terutama dalam rangka menyukseskan Pilkada.(HN-AL)