KPK Himbau Pemda Ikut Awasi Pemilu Serentak 2019

KPK Himbau Pemda Ikut Awasi Pemilu Serentak 2019

AMBON, hunimuanews.com-Rapat kordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi pemerintah daerah se-provinsi maluku bersama Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) berlangsung di lantai 7 aulah kantor gubernur maluku, ambon (27/3).

 

Budi Waluya, Koordinator KPK Wilayah IX Maluku, Maluku Utara Sulawesi dan Papua mengatakan, khusus untuk tahun ini, KPK mengimbau pemerintah daerah untuk ikut mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Legislatif Serentak Tahun 2019. KPK memfokuskan tiga sektor yang harus diawasi secarak khusus.

 

Kegiatan ini dihadiri oleh Plh Gubernur Pemerintah Provinsi Maluku, Bupati dan Walikota se-Provinsi Maluku serta Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Provinsi Maluku.

 

“Pertama, memastikan bahwa Pengelolaan APBD, khususnya pengadaan barang dan jasa, dana bantuan sosial, dana operasional atau sejenisnya, tidak disalalahgunakan sehingga dapat meninmbulkan akibat hukum” Ungkap Waluyu.

 

Kemudian “memastikan bahwa penyelenggaraan perizinan dan non perizinan serta pelayanan publik di daerah terbebas dari praktik gratifikasi, suap, pungutan liar dan pemerasan” Lanjutnya.

 

“Terakhir, pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri di daerah masing-masing mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan kewenangan atau tugasnya”. Tegasnya

 

Selain mengawasi Pemilu 2019, dari evaluasi tahun 2018,ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku. Pertama adalah perlunya e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi. Kemudian untuk pengadaan barang dan jasa, diperlukan adanya organisasi Unit LayananPengadaan yang mandiri.

 

“Dari sisi kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) masih perlu kecukupan dari sisi jumlah dan kualitas. Termasuk keterkaitan dengan kecukupan anggaran pengawasan". Tutupnya. (hn-dms)