Konfirmasi Surat Mendagri, Pjs SBT Memilih Diam Diri

Konfirmasi Surat Mendagri, Pjs SBT Memilih Diam Diri

BULA, hunimuanews.com-Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Hadi Sulaiman, dirinya memilih diam diri alis tidak mau berkomentar saat diwawancarai wartawan persoalan surat yang dikeluarkan Mentri Dalam Negeri (Mendagri) nomor, 140/6221/SJ yang tertanggal 16 November 2020 di Jakarta. Tentang perihal, pengankatan penjabat kepala desa. 

 

"Tadi sudah dijelaskan, Kabag Hukum sendiri memberikan penjelasan terhadap Surat Mentri Dalam Negeri. Dan penegasannya, apa yang saya lakukan penandatanganan itu semuanya sudah selesai. Termasuk SK pembatalannya, semuanya." tutur Pjs Bupati, bersandar pada pertanyaan Kabag Hukum Setda SBT Mohtar Rumadan, yang disampaikan dalam rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di Aula Pandopo Bupati, Kamis, 19/11/2020.

 

Saat disinggung kewenangan Pjs Bupati sesuai Surat Mendagri tersebut, Hadi Sulaiman langsung mengangkat tangan, memberikan tanda silang, dan memilih bungkam. Alias tidak berkomentar, sembari langsung membelakangi wartawan dan jalan masuk ke kediamannya. Namun, Namun, setelah melangkah kurang lebih 10 meter dari wartawan. Dirinya kembali menghampiri wartawan dan memberikan penjelasan singkat.

 

"Itu tadi kan sudah dijelaskan Kabag Hukum to? Jadi jangan ada bias ya. Surat Mendagri sebagaimana diketahui secara umum terkait dengan kewenangan Pjs Bupati. Tadi juga sudah disampaikan oleh Kabag Hukum dalam rapat Forkompinda. Bahwa semua produk Hukum yang ditandatangani oleh Pjs termasuk yang pembatalan SK Bupati Abdul Mukti Keliobas itu sudah sesuai dengan ketentuan. Makanya setelah Kabag Hukum menyatakan itu, saya melanjutkan dengan tindak lanjut dari Surat Mendagri tersebut. Ya, baik. Terimakasih," ucap Pjs Bupati.

 

Diketahui, Pjs Bupati Hadi Sulaiman pada Oktober kemarin, telah menerbitkan SK pembatalan terhadap lima orang carateker kepala desa, yang SK pengangkatannya ditandatangani langsung Bupati Abdul Mukti Keliobas. SK ke-lima carateker ini, dikeluarkan Bupati definitif pada 02 November 2020, sebelum tiba masa cuti kampanye dan baru berlaku pada 18 Oktober 2020 sesuai berakhirnya masa jabatan lima kepala desa tersebut.

 

Padahal, sesuai ketentuan pasal 64 ayat 3 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dalam hal terdapat kesalahan dalam SK, maka keputusan pembatalan hanya boleh dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan tersebut, oleh atasan pejabat yang menetapkan keputusan, atau atas perintah pengadilan. 

 

Sedangkan, dalam Surat Mendagri nomor 140/6221/SJ itu pun tertera pada poin kedua menjelaskan, Permendagri nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 tentang, cuti di luar tanggungan negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada pasal 9 ayat (1) huruf e menyatakan, bahwa salah satu tugas dan berwenang Pjs Gubernur, Pjs Bupati, dan Pjs Wali Kota adalah melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan-undangan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

 

Sementara Kabag Hukum Setda SBT Mochtar Rumadan saat dikonfirmasi media ini via telepon seluler pada Jumat, 20/11 sekitar pukul 15:11 Wit. Dirinya menjelaskan, untuk sementara tidak memberikan komentar apapun. Pasalnya, kondisinya tidak nyaman sama sekali. "Untuk sementara Beta (saya) belum bisa komentar apa-apa. Beta (saya) pung (punya) situasi seng (tidak) nyaman semua paskali. Jadi Beta (saya) belum bisa komentar lebih" tutur Mochtar.

 

Menurut Mochtar, kalau ditanya lebih dalam, dirinya berharap ada ahli hukum yang bisa mengkombinasikan hak-hak sebelumnya dengan surat Mendagri ini agar bisa dikombinasikan. Sebab menurutnya, pakar hukum yang bisa saksama dalam meneliti persoalan demikian. "Dong (mereka pakar hukum) kombinasi lalu dong (mereka) analisa akan. Karena pakar hukum yang bisa saksama dalam meneliti hal kaya begini" ucapnya. (HN-YAN)