Ketua Fraksi NKRI : Sekda SBT Penghambat Roda Pemerintahan

Ketua Fraksi NKRI : Sekda SBT Penghambat Roda Pemerintahan

BULA, hunimuanews.com - Ketua Fraksi Nasional Kebangkitan Rakyat Ita Wotu Nusa (NKRI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Munawir Kubal mengatakan, Sekertaris Daerah (Sekda) Syarif Makmur sebagai penghambat roda pemerintahan. 

 

"Selaku ketua Fraksi NKRI DPRD Kabupaten SBT saya menilai, Sekda SBT Syarif Makmur sebagai aktor penghambat proses pelayanan roda pemerintahan" ucap Munawir Kubal, saat memberikan keterangan kepada media hunimunews.com di Kota Bula Sabtu, (16/05/2020).

 

Munawir Kubal menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peran Sekda adalah membantu kepala daerah, menyusun kebijakan dan pengkoordinasian dinas-dinas dan lembaga-lembaga teknis daerah. Selain itu, Sekda juga menjadi Pembina Pegawai Negeri Sipil (PNS).

 

"Bahkan menurut PP NO 12 TAHUN 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekda juga merupakan ketua tim anggaran dalam tubuh organisasi pemerintah daerah" jelas Kubal, politisi partai Nasdem itu.

 

Kubal mengatakan, Sekda dinilai sebagai penghambat roda pemerintahan karena, sebagai koordinator TAPD terkesan jalan sendiri alias tidak kompak dalam internal timnya. Kata Kubal, hal tersebut terbukti saat pembahasan APBD 2020 beberapa hari lalu bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD SBT untuk menyikapi penyesuaian Anggaran DAU dan DBH dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten SBT itu.

 

"Sekda SBT,  Syarif Makmur sebagai Koordinator TAPD tidak nenunjukan sikap yang baik di internal timnya. Hal ini yang menghambat roda pemerintahan di bumi Ita Wotu Nusa tahun 2020 ini. Jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan carut marut dalam tubuh pemerintahan. Terutama internal TAPD Kabupaten SBT" ucap Kubal.

 

Untuk itu lanjut Kubal, Sekda SBT Syarif Makmur, harus mampu melaksanakan perannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Demi menjalankan seluruh Program Pemerintah Daerah secara bersama-sama.  "Dengan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang" kata Kubal.

 

Atas nama Fraksi NKRI Kubal mengharapkan, Sekda SBT Syarif Makmur segera mengarahkan segala kemampuan dan mengajak semua kekuatan yang ada, untuk melaksanakan atau merealisasikan penyusaian APBD dengan baik. Agar sesuai dengan Amanat PMK NO 35 Tahun 2020. "Selagi tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku" kata Kubal.

 

Wakil Rakyat asal dapil satu ini mengingatkan, dengan kondisi Covid-19 yang melandah dunia, khsusunya di Kabupaten SBT. Roda pemerintahan harus berjalan dengan baik dan benar. Agar bisa membantu meringankan beban masyarakat akibat dampak penyebaran Virus Corona atau Covid-19 tersebut. 

 

"Sekda diharapkan mampu menjawab tantangan yang di hadapi Pemerintah SBT saat ini dalam kerja-kerja cepat TAPD. Yakni agar sesegera mungkin mengkoordinasikan SKPD, untuk menyatukan sudut pandang antara beberapa pemangku kepentingan di internal TAPD, demi mempercepat roda pemerintahan dan menjabat kebutuhan keinginan masyarakat" tutup Kubal. (HN-OPAN)