Ketua BAPEMPERDA SBT Sebut, Tidak Ada Desa Tinarin di Kecamatan Gorom Timur

Ketua BAPEMPERDA SBT Sebut, Tidak Ada Desa Tinarin di Kecamatan Gorom Timur

BULA, hunimuanews.com-Ketua Badan Perencanaan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Noval Zein Rumuar menyebutkan, sesuai Peraturan Daerah (Perda) SBT, Nomor 10 Tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan, Pembentukan Negeri dan Pembentukan Negeri-negeri Adminstratif, telah ditetapkan Tinaru sebagai salah satu Negeri Adminstratif di Kecamatan Gorom Timur.

 

"Yang ditetapkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012 itu Negeri Adminstratif Tinaru, bukan Desa Tinarin. Saya tau benar dan saya hafal betul, karena saat itu saya Ketua Pansus pembentukan Negeri Tinaru" tutur Noval kepada wartawan di Bula pada Selasa, (02/12/2109).

 

Soal Tinarin, Noval mengatakan, kedudukan Tinarin hanya sebagai salah satu Dusun. yang berada pada kawasan Negeri Rara. "Jadi tidak ada Desa Tinarin, yang ada adalah Negeri Adminstratif Tinaru. Itu sudah diatur dalam Perda Nomor 10 tahun 2012" ucap Noval dengan nada tegas.

 

Selain itu Ketua BAPEMPERDA SBT menghimbau, agar masyarakat di Negeri Adminstratif Tinaru memperhatikan Perda yang berkaitan dengan pembentukan Kecamatan, Pembentukan Negeri, dan Negeri Administratif. "Sehingga semuanya harus tertata dengan baik" ucapnya.

 

Noval juga menegaskan, selama belum ada revisi tentang Perda Nomor 10 Tahun 2012, maka semua sistem pemerintahan di Negeri Adminstratif Tinaru, harus berjalan sesuai Undang-undang. "Sebagai ketua BAPEMPERDA SBT, saya menghimbau agar semua berjalan sesuai undang-undang" pungkasnya.

 

Soal kedudukan Negeri Adminstratif Tinaru, dirinya menjelaskan, telah terdaftar resmi pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Dan sudah memiliki nomor rekening tersendiri yang sudah diterbitkan Kemendagri. "Andaikata warga dan pengelola dan desa ingin menggantikan nama Tinaru, saya ikhtiar, jangan sampai Tinarin  tergolong menjadi Desa Fiktif" katanya.

 

Namun, Noval mengungkapkan, jikalau warga ingin merubah Negeri Adminstratif Tinaru dan Desa Tinarin, maka buatlah dalam bentuk rapat Negeri Adm Tinaru. "lalu kemudian menyampaikan hasil itu kepada pemerintah daerah melalui jalur hukum. Kemudian nanti Pemda mengajukan untuk direvisi" jelas Noval.

 

Akan tetapi dirinya kembali mengingatkan, sebelum Perda tersebut direvisi, jangan coba-coba menggunakan nama selain Negeri Adminstratif Tinaru yang sudah ditetapkan secara sah dalam Perda.

 

Selaku Ketua BAPEMPERDA Noval juga menegaskan, Pemerintah Daerah juga harus memahami Perda yang mengatur tentang pembentukan Kecamatan, Pembentukan  Negeri dan Pembentukan Negeri Adminstratif. "Supaya jagan kita membiaskan atau memberikan pemahaman yang keliru terhada rakyat" tuturnya. (HN-Opan)