Keterangan Walikota di Butuhkan Kejaksaan Tinggi, Terkait Proyek Pembangunan Terminal Passo

Keterangan Walikota di Butuhkan Kejaksaan Tinggi, Terkait Proyek Pembangunan Terminal Passo
Keterangan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy soal proyek pembangunan terminaL transit di Passo, kecamatan Baguala, Sangat di butuhkan kejaksaan Tinggi Maluku, Pernyataan ini tergantung hasil pengembangan penyidikan yang sedang dilakukan tim jaksa.

Ditempat yang sama Sammy Sapulette,Kepala Seksi Penerangan, Hukum dan Humas Kejati Maluku, yang dikonfimasi, Senin, mengatakan, pengembangan penyidikan nantinya yang menentukan wali kota dimintai keterangan atau tidak.


Pernyataan Sammy guna menjawab pertanyaan berbagai pihak yang memandang perlu Richard dimintai keterangan karena memangku jabatan Wali Kota Ambon periode pertama 2011-2016 sehingga mengetahui proyek tersebut.

Sammy mengemukakan, mantan Kadis Perhubungan Kota Ambon, Maurits Lantu juga belum ada nama yang perlu dimintai keterangan saat penyelidikan barusan dilaksanakan pada beberapa hari terakhir ini.

Kejati Maluku telah memanggil 10 orang guna dimintai keterangan sebagai saksi dan yang belum hadir tiga orang. 

Mereka yang dipanggil namun belum sempat hadir diantaranya satu orang dari pihak konsultan, Direktur PT Reminal Utama berinisial AGL serta mantan Wali Kota Ambon, JMP.

"Kami akan menjadwalkan pemanggilan ulang ketiga orang tersebut agar bisa memberikan keterangan kepada tim jaksa yang intensif melaksanakan penyidikan," tegas Sammy.

Proyek pembangunan terminal transit Passo yang mulai dikerjakan sejak tahun anggaran 2007 hingga tahun 2015 diperkirakan telah menghabiskan dana Rp55,34 miliar.

Anggaran pembangunan proyek terminal transit Passo ini berasal dari Kementerian Perhubungan serta APBD Pemkot Ambon.



"Jadi belum tentu, baik Wali Kota maupun Maurits tida dimintai keterangan karena pastinya tergantung hasil pengembangan penyidikan yang intensif dilaksanakan tim jaksa," kata Sammy.

Pemkot Ambon membangun terminal transit Passo dengan tujuan mengurangi tingkat kemacetan di dalam kota sehingga mobil-mobil angkutan umum jurusan Ambon-Piru, kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Ambon-Masohi, ibu kota kabupaten Maluku Tengah maupun Ambon-Bula, ibu kota kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) parkir di sana.