Ini Penyebab Molornya Hak Guru di SBT

Ini Penyebab Molornya Hak Guru di SBT

 

Bula SBT, hunimuanews - Sebagai tindak lanjut dari pengaduan puluhan guru pada Selasa siang tentang hak – hak mereka yang belum diperoleh, Komisi C DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur menggelar rapat  bersama dinas Pendidikan, Rabu (7/2).

 

Hadir pada rapat yang digelar di ruang sidang komisi C DPRD kabupaten SBT tersebut, pimpinan dan anggota komisi C DPRD kabupaten SBT serta kepala dinas pendidikan, Ahmat Rumaratu dan pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten SBT.

 

Dalam rapat  yang  dipimpin oleh  ketua komisi C DPRD kabupate SBT, Arobi Kelian, terungkap penyebab molornya penyaluran dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) dan dana Sertifikasi tahun 2017 kepada para guru di daerah ini.

 

Kepala dinas pendidikan kabuapaten SBT, Ahmat Rumaratu mengatakan, terkait  dana Sertifkasi dan dana Tamsil, pihaknya melakukan permintaan sesuai Pagu anggaran yang ada dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dinas Pendidikan kabupaten SBT.

 

Karena itu, belum dibayarnya  Tamsil bulan Juli sampai Desember 2017 serta tunjangan Sertifikasi Triwulan ke empat tahun 2017  karena  jumlah anggaran dalam DIPA tidak mencukupi jumlah guru  penerima tunjangan.

 

“Setelah kami Kroscek data bersama teman-teman  keuangan ( BPKAD -red), ternyata ada kesalahan teknis,” ungkap Rumaratu.

 

Demikian juga dana tunjangan Sertifikasi. Jumlah anggaran dalam DIPA juga  kurang. Sesuai perhitungan, sisa dana untuk Sertifikasi dalam DIPA tahun 2017 tidak mencukupi semua guru yang berhak menerima. Bila dibayarkan, maka hanya untuk sebagian guru. Sehingga  dinas Pendidikan tidak membuat permintaan.

 

Kendati begitu, lanjut Rumaratu berbagai masalah tersebut akan diselesaikan pada tahun 2018. Hak-hak para tenaga pendidik  pada tahun 2017 yang molor hingga saat ini akan diberikan pada tahun ini.

 

“Mungkin Minggu depan DIPA kita keluar, kita langsung proses pemintaan,” kata Rumaratu.

Untuk diketahui,  beberapa tahun terakhir pembayaran dana Sertifikasi dan dana Tamsil bagi guru di daerah ini diperhadapkan pada  kekurangan anggaran yang ditransfer dari pemerintah pusat.

 

Karena itu, agar tidak terjadi  kekurangan yang sama di tahun 2018, maka perlu ada solusi lain yakni melalui APBD Perubahan tahun ini. Sehingga, pembayaran hak-hak guru tersebut  di tahun ini tidak molor seperti tahun-tahun sebelumnya.

 

Menyikapi hal tersebut, ketua Komisi C DPRD kabupaten SBT, Arobi Kelian mengatakan, pihaknya juga  akan menemui pemerintah pusat untuk membicarakan masalah dana tunjangan bagi guru di daerah ini.

 

“Agar tidak ada lagi kekurangan yang kemudian harus ditanggulangi oleh daerah. Selama ini ada kekurangan mulai tahun 2014 dan akhirnya daerah tanggulangi terus.” kata Kelian. (HN - MB)