Ini Kata Kadishut Maluku Soal PT. Strata Pacifik

Ini Kata Kadishut Maluku Soal PT. Strata Pacifik

AMBON, hunimuanews.com-Aktivitas pihak PT. Strata Pacifik di kecamatan Teluk Waru kabupaten Seram Bagian Timur yang menuai protes warga adat kembali mendapat tanggapan pejabat berwenang. Setelah bupati kabupaten SBT, Abdul Mukti Keliobas, kepala dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Sadli Lie juga angkat bicara.

 

Kepada hunimuanews.com di ruang kerjanya, Jumat (28/9), Sadli Lie mengatan, salah satu dasar masuknya PT. Strata Pacifik di kecamatan Teluk Waru adalah dukungan masyarakat setempat.

 

“Yang jelas, izin HPH (Hak Pengusahaan Hutan) itu kewenangan Menteri. Menteri bikin izin atas dasar rekomendasi bupati. Jadi berjenjang. Rekomendasi bupati keluar atas dasar dukungan masyarakat,”ungkapnya.

 

Lanjutnya, dari rekomendasi bupati kemudian gubernur mengeluarkan rekomendasi. Dan izin melalui analisis serta pertimbangan tentang berbagai pertimbangan teknis maupun administrasi

 

“Kalau layak diberikan izin, ya diberikan. Dan izin itu dari sisi lingkungan, orang Amdal dulu,”katanya.

 

Terkait protes warga sejumlah desa/negeri terhadap aktivitas pihak PT. Strata Pacifik karena beroperasi tanpa koordinasi yang baik, itu mesti dibicarakan secara bersama.

 

“Sekarang ini conflict of interest, konflik kepentingan terkait dengan batas-batas wilayah. Solusinya, tiga Raja itu (Waru, Belis, dan Kilmury-red) duduk berbicara”katanya.

 

Sementara dari sisi pemerintah, lanjutnya hak negara dibayar, kompensasi masyarakat pun telah diatur, diantaranya dengan Peraturan gubernur Maluku nomor 01 tahun 2012 tentang Kompensasi hak-hak masyarakat.

 

“Yang sekarang jadi persoalan jika desa A bilang A punya, B juga begitu lalu mau bayar ke mana.”tandasnya.

 

Karena itu, menurutnya pemerintah daerah kabupaten SBT perlu mencari solusi untuk menyelesaikan batas-batas wilayah desa tersebut. “Tapi, kemarin saya baca, pak bupati sudah respon, akan dibentuk tim untuk turun ke sana.”katanya.

 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, aktivitas pihak PT. Strata Pacifik yang saat ini bepusat di kecamatan Teluk Waru kembali diprotes masyarakat Adat. Kali ini, pihak perusahaan kayu tersebut harus berhadapan dengan pemangku adat negeri Kilmury kecamatan Kilmury.

 

Pemerintah negeri Kilmury kecamatan Kilmury melayangkan surat kepada pihak PT. Strata Paicfik, mengingat pihak perusahaan kayu tersebut agar tidak melanjutkan aktivitas di area ulayat adat negeri Kilmury.

 

Dalam salinan surat tertanggal 17 September 2018 dengan nomor  :140/27/NK/IX/2018 yang diterima Hunimuanews.com, dijelaskan bahwa memperhatikan hasil investigasi pada area Hak Penguasaan Hutan (HP)  PT. Strata Pacifik  dan hasil rapat bersama PT. Starat Pasifik dengan Raja dan Saniri negeri Waru, Raja Negeri Kilmury dan masyarakat Teon/Bonvia pada tanggal 16 September 2018 di hulu  sungai Masiwang,  diketahui  pihak  PT. Stara Pacifik telah beroperasi atau mengambil kayu di Ulayat Adat Kilmury.

 

“Berkaitan dengan itu, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ole semua pihak, maka bersama ini kami sangat berharap kepada PT. Strata Pacifik agar jangan dulu melanjutkan penebangan kayu Ulayat Adat Kilmury sebelum membicarakannya dengan Raja dan Sanirii negeri Kilmury untuk mendapatkan kesepakatan bersama, baru dapat melanjutkan penebangan kayu di ulayat adat Kilmury,” demikian, antara lain  bunyi surat yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri Kilmury,Ulfa Kwairumratu tersebut,

 

Hal itu karena PT. Strata Pacifik melakukan penebangan sebelum  bermusyawarah terlebih dahulu dengan Raja dan Saniri serta masyarakat adat Kilmury.

 

Ditegaskan, aktivitas pihak PT. Strata Pacifik di ulayat adat Kilmury tanpa didahului dengan musyarawah bersama pemerintah negeri Kilmury  bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku di negeri Kilmury.

 

Tembusan surat tersebut disampaikan kepada bupati Seram Bagian Timur (sebagai laporan), Kapolres Seram Bagan Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, Danramil Bula, dan Camat Teluk Waru.

 

Untuk diketahui, sebelumnya, setelah mendapatkan informasi bahwa pihak PT. Strata Pacifik telah masuk di area ulayat adat negeri Kilmury, tokoh adat negeri Kilmury, Jafar Kwairumaratu turun langsung melihat lokasi aktivitas pihak perusahaan tersebut.

 

Setelah melakukan tinjauan langsung di area hulu Sungai Masiwang, ternyata informasi yang diterima tersebut benar adanya. Pihak PT. Strata Pacifik telah masuk di area ulayat adat Kilmury.

 

Rapat bersama pihak terkait pun digelar hari itu di sekitar hulu Sungai Masiwang. Pemangku adat Kilmyury, Raja serta Saniri negeri Kilmury, masyarakat Teon/Bonvia hadir dalam rapat bersama pihak PT. Strata Pacifik tersebut.

 

Saat rapat yang dikawal aparat TNI dan Polri itu, tokoh adat Kilmury, Jafar Kwairumatu mengaku kecewa karena ulayat adat Kilmury telah dimasuki pihak PT. Strata Pacifik tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan pihaknya.

 

Tidak hanya itu, saat rapat tersebut, sejumlah warga juga mengungkapkan, tanaman produktif milik mereka turut jadi korban akibat aktivitas pihak PT. Strata Pacifik. Tapi, belum ada ganti rugi meski masalah tersebut telah disampaikan kepada pihak perusahaan.

 

Pada kesempatan tersebut, pihak perusahaan juga diharapkan agar  ada tenaga kerja lokal dengan mengakomodir warga  sekitar.

 

“Poin yang paling adalah masyarakat hidup aman. Dan, masyarakat harus mendapatkan perhatian dari perusahaan itu. Terkait tanaman warga, dibayar sesuai peraturan yang berlaku,”kata tokoh adat Kilmury, Jafar Kwairumaratu usai pertemuan tersebut.

 

Manager Operasional PT. Strata Pacifik. Dedi Karnain tidak memberikan penjelasan rinci tentang aktivitas pihaknya yang telah memasuk area ulayat Kilmury.

 

Menurut Dedi Karnain yang berhak membicakan hak ulayat adalah pemilik hak ulayat adat  itu sendiri.  

 

Sementara terkait ganti rugi tanaman produktif milik warga, Dedi Karnain mengatakan, hal tersebut sudah jelas diatur dalam peratutan pemerintah. Pihaknya tetap mentaati amanat peraturan tersebut.   

 

“Kalau masalah itu, kan sudah jelas. Aturan hukumnya sudah ada. Jadi kita akan tetap mentaati apa yang telah diamanatkan oleh peraturan itu, “katanya.

 

Menyoal harapan agar ada tenaga kerja lokal, Dedi Karnani mengakui masalah tersebut menjadi sorotan untuk pihaknya. “Tapi, berdasarkan rekap yang ada, kita ini sudah 40 persen lebih (tenaga kerja lokal-red),”ungkapnya.

 

Sebelumnya, perusahaan tersebut juga diprotes pemerintah dan warga negeri Belis kecamatan Teluk Waru, karena pemilik modal tersebut beroperasi tanpa koordinasi dengan pemerintah dan warga setempat.

 

Penolakan pun tidak dapat dihindari. Pemerintah dan warga negeri Belum sepakat, menolak pihak PT. Strata Pacifik beroperasi di hutan sekitar negeri Belis.(GR/MB)