Hak Belum Diberikan, Ratusan Sopir Truk Berdemonstrasi di Kantor DPRD SBT

Hak Belum Diberikan, Ratusan Sopir Truk  Berdemonstrasi di Kantor DPRD SBT

BULA, hunimuanews.com-Ratusan pengemudi Truk menuntut pihak PT. Azriel Prakasa, perusahaan batu pecah yang beroperasi di kabupaten SBT ini, untuk memberikan hak mereka, yakni pembayaran jasa angkutan material. Hal ini disampaikan saat mereka berdemosntrasi di kantor DPRD kabupaten SBT, Senin (25/2).

 

Pantauan hunimuanews.com, para sopir Truk yang didampingi pengurus DPD KNPI kabupaten SBT ini bergerak menuju kantor DPRD pada, sekira pukul 10:wit. Mereka menggunakan ratusan unit Truk dan dikawal aparat kepolisian.

 

Tiba di depan kantor DPRD, barisan pendemo lalu menyuarakan berbagai hal tentang sikap pihak PT. Azriel Prakasa terhadap para Sopir Truk, diantaranya hak Sopir dan diskriminasi terhadap Sopir lokal.

 

“Kami tuntut, dalam waktu 1x24 jam, bos Tanjung (pemilik PT. Azriel Prakasa-red) harus dihadirkan di sini dan memberikan pernayataan memenuhi hak-hak rakyat (Sopir),”tegas sekretaris DPD KNPI, Azis Yanlua saat berorasi.

 

Setelah berorasi .selama sekira satu jam, para Sopir dan pengurus DPD KNPI diterima oleh pimpinan dan dan anggota DPRD, kemudian menggelar pertemuan di dalam ruang rapat di gedung wakil rakyat itu.

 

Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, para Sopir yang didampingi DPD KNPI kabupaten SBT itu menyampaikan keluhan mereka.

 

Disebutkan, ada kerjasama antara para Sopir Truk dengan pihak PT. Azriel Prakasa. Para Sopir Truk ini mengangakut material batu dengan truk milik mereka, kemudian membawa material itu ke lokasi operasi perusahaan dan akan dibayar pihak perusahaan.

 

Tapi, menurut mereka sudah tiga bulan terakhir, pihak perusahaan itu tidak membayar hak mereka sebesar Rp.300 juta lebih.“PT. Azriel Prakasa, milik bos Tanjung tidak membayar hak-hak ini,”ungkap perwakilan Sopir Truk tersebut.

 

Akibatnya, para sopir tidak hanya terbeban kebutuhan hidup sehari-hari keluarga mereka, ada diantara mereka juga terbeban karena belum menyetor pendapatan ke bos mereka yang merupakan pemilik Truk. Bahkan, ada truk yang ditarik oleh pihak Dealer karena masalah angsuran.

 

“Melihat (nasib) saudara-saudara kita ini, rasanya mau menangis,”ungkap salah satu pengurus DPD KNPI, Hanafi Rumbouw di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.

 

Tidak hanya itu, sikap diskriminasi pihak perusahaan terhadap Sopir lokal juga disampaikan saat pertemuan itu. Ada pihak perusahaan mulai beralih menggunakan jasa Sopir truk dari luar daerah.

 

Ketua DPD KNPI kabpaten SBT, Rusdy Rumata berharap pimpinan dan anggota DPRD memberikan perhatian berbagai masalah itu.

 

Selain itu, menurut Rumata masalah hak para Sopir tersebut menjadi langkah awal untuk mengevaluasi semua perusahaan yang beroperasi di daerah ini.

 

“Kalau tidak bermanfaat secara baik bagi masyarakat di daerah ini, sebaiknya dievaluasi. Bila perlu, izinya dicabut,”tegasnya.

 

Pimpinan dan anggota DPRD yang hadir menemui para pendemo, yakni Abduulah Kelilauw, Arobi Kelian, Usman Syarif, Jasali Keliwar, Halik Rumalowak, Abdul Mudamir Rumaday, Bunyamin Tjiu, Indra Aldiansyah, dan Risman Sibualamo.

 

Setelah mendengar penjelasan perwakilan Sopir Truk dan pengurus DPD KNPI, DPRD pun berjanji, turun melihat secara langsung lokasi dan kondisi operasi perusahaan itu, selanjutnya akan mengudang semua pihak terkait untuk membahas masalah tersebut.

 

Sementara, pihak PT. Azriel Prakasa belum berhasil dikonfirmasi tentang berbagai keluhan para Sopir Truk tersebut. (MB)