Gubernur Menyuarakan "Moratorium" Laut Maluku

Gubernur Menyuarakan "Moratorium" Laut Maluku

AMBON, hunimuanews.com-Gubernur Maluku Irjen. Pol. Murad Ismail meyuarakan moratorium terhadap Laut Maluku agar pengelolaan ikan maupun sumber hayati laut lainnya dapat bermanfaat bagi masyarakat di daerah bukan sebaliknya merugikan

 

“Saya minta dukungan semua komponen bangsa di Maluku untuk moratorium Laut Maluku karena yang diberlakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ternyata merugikan Maluku,” katanya, di Ambon, Senin (2/09/19)

 

Merujuk pada ikan tuna di Laut Banda Lanjut Gubernur, Kabupaten Maluku Tengah yang ternyata setelah pengoperasian sistem navigasi berbasis satelit (Global Position System-GPS) oleh pengusaha, maka ikan yang ditangkap tersebut “berpindah” ke Laut Jawa, yang selanjutnya ditangkap untuk tujuan ekspor dengan label dari Surabaya, Jawa Timur.

 

Jenderal bintang dua itu, menyoroti izin yang diberikan Menteri Susi Pudjiastuti kepada 1.600 armada penangkap ikan di Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Aru dengan produksi 4.100 kontainer setiap bulan.

 

“Kami (Maluku) rugi dengan pemberlakukan aturan yang diterapkan Menteri Susi, padahal ada praktek lain di Laut Arafura,” tegas Murad.

 

Apalagi, tutur Murad, praktek tersebut tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) Maluku termasuk pengujian mutu ikan tidak lagi diterbitkan di Ambon, tetapi saat ini diputuskan di Sorong, Papua Barat.

 

“Tragisnya dari 1.600 unit kapal penangkap ikan yang diizinkan Menteri Susi beroperasi di Laut Arafura, ternyata tidak satu pun Anak Buah Kapal (ABK) berasal dari Maluku” ujar mantan komandan korps brimob kelapa dua depok itu

 

Karena itu, Gubernur meminta dukungan semua komponen bangsa di Maluku untuk melakukan moratorium laut di provinsi tersebut agar pengelolaan potensi sumber hayati laut, terutama ikan, bisa memberikan kontribusi bagi PAD agar kemiskinan dan pengangguran bisa ditangani.

 

“Jujur saya ungkapkan PAD Maluku saat ini sebagian besar diterima dari RSUD dr M Haulussy dan STNK. Padahal, Maluku memberikan kontribusi bagi ikan nasional lebih dari 30 persen,” kata Gubernur Murad. (HN-dms)