FPGM SBT Tolak Pendaftaran CPNS Secara Online

FPGM SBT Tolak Pendaftaran CPNS Secara Online

BULA, hunimuanews.com-Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Front Penyelamat Generasi Muda (FPGM) Seram Bagian Timur, Senin (1/10) berdemonstrasi, mendesak pemerintah membatalkan sistem pendaftaran Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 yang dilakukan secara online.

 

Pantauan hunimuanews.com, sebelum tiba di kantor Bupati, para demonstran berorasi di seputaran jalan Protokol, kota Bula. Mereka membagikan selebaran tuntutan orasinya kepada setiap warga yang melewati jalan tersebut.

 

Sekiar pukul 11“00 WIT, para demontran bergerak menuju kantor bupati, menyampaikan tuntutan mereka.

 

Setelah berorasi sekitar 30 menit di luar halam kantor bupati, para demonstran diijinkan masuk ke pelataran kantor bupati dan melanjutkan orasi mereka dibawah pengawalan Personil Polres SBT dan personil Satpol Pamong Praja.

 

Secara bergantian, para orator menyampaikan sikap mereka yang intinya, menolak seleksi CPNS yang dilaksanakan dengan system online tersebut.

 

Kordinator lapangan, Ikbal Wattimena saat berorasi menegaskan, system pendataran CPNS Online harus disikapi secara serius oleh pemerintah daerah,. Bila tidak, warga SBT tidak dapat mengikuti seleksi CPNS.

 

Setelah berorasi sekitar satu jam, Sekretaris Daerah (Sekda) SBT, Syarif Makmur menemui para demonstran untuk mendengar berbagai tuntutan para demonstran tersebut.

 

Di hadapan Sekretaris Daerah, salah satu orator Ferdy Suwakul mengatakan. mestinya ketentuan satu kali pendaftaran seperti yang pernah diberlakukan pada CPNS 2014 lalu, diberlakukan kembali sehingga prosesnya mudah bagi pelamar CPNS tahun ini.

 

“Pada CPNS sebelumnya, hanya satu kali tahapan saja itu sudah sulit, apalagi proses sekarang yang harus melalui beberapa tahapan,”tegas  Suwakul.

 

Suwakul menyebutkan, berkas pendafataran yang beru baru disampaikan kepada panitai asleeksi di BAdan Kepegawaian Daerah (BKD) belum banyak.

 

“Pendaftaran yang dibuka dari tanggal 26 kemarin sampai hari ini baru dihitung dengan jari berkas yang masuk di BKD, sementara sekarang sudah tanggal 1,  hal ini kalau dibiarkan sudah tentu yang mengikuti tes CPNS menurun, dan membuat para pelamar kecewa kepada kinerja pemerintah daerah”tegasnya.

 

Dalam tutuntan yang dibacakan oleh Ferdy SUwakul, para demontrasn menyatakan, sebagai generasi yang peduli pada kepentingan generasi muda di daerah ini, merasa perlu untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah, agar mempetimbangka secara matang seleksi CPNS, demi kemaslahatan anak-anak muda di daerah ini.

 

“Menyikapi persoalan tersebut, kami yang bergabung dalam Front Penyelamat Generasi Muda SBT menyampaikan beberapa Poin tuntutan, diantaranya” ungkap Suwakul membacakan tuntutan tersebut.

 

Pihaknya mendesak Bupati SBT agar segera menyurati kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), guna menyelesaikan kendala yang dialami oleh para peserta CPNS di SBT.

 

Selain itu, Pemda kabupaten SBT diharapkan, segera berkoordinasi dengan BKN untuk memberlakukan pendaftaran secara offline untuk SBT dengan alasan tidak dapat mengakses portal.

 

“Kami mendesak Bupati SBT, BKPSDM SBT, dan DPRD SBT untuk membentuk tim bersama. Kami mendesak Presiden RI, Joko Widodo agar segerah copot kepala BKN pusat,”sebutnya.

 

Menanggapinya, Sekda SBT, Syarif Makmur mengatakan, apa yang disampaikan tersebut, telah disampaikan sejak tahun 2014. Seluruh pemerintah daerah tahun 2014 telah menyampaikan pertimbangan kepada pemerintah pusat, yakni penerimaan CPNS dikembalikan seperti dulu,  dimana bupati, gubernur, dan walikota sebagai Pembina daerah diberikan kewenangan untuk memutuskan.

“Di dalam undang-undang kepegawaian dan undang-undang ASN yang sekarang, itu kepala daerah sebagai BPK mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan, termasuk mengangkat CPNS ini kan, kewenangan kepala daerah, tetapi lucunya pemerintah pusat mengambil sebagian kewenangan itu,” ungkap Makmur

 

Syarif Makmur berjanji, menindaklanjuti tuntutan para demonstran tersebut. Dan memerintahkan kepala BKD untuk segera bertindak, mengingat masih ada sisa waktu pendaftaran CPNS.

 

Syarif Mamkmur menegaskan, akan berupaya agar sebelum penutupan pendaftaran CPNS, surat tuntutan tersebut telah diterima oleh kepala BKN pusat. 

 

"Tetapi tuntutan adik-adik sekalian tidak bisa kami penuhi, karena keputusan pemerintah pusat tetap kami laksanakan. Tetapi terkait dengan portal yang adik-adik katakan tadi itu menjadi alasan pertimbangan kami, kalau bisa diberikan waktu, mungkin penutupan bisa tanggal 20, sehingga putra putri daerah Maluku SBT ini mempunyai kesempatan yang sama dengan anak daerah lain,"jelasnya. 

 

Setelah mendengar semua pernyataan dari Sekda, para demostran membubarkan diri secara tertib. Mereka melanjutkan aksi di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kantor BKD dan DPRD. (SR)