DPRD Yakin Hasil Pemeriksaan BPK Objektif

DPRD Yakin Hasil Pemeriksaan BPK Objektif
Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae menyatakan keyakinannya atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan pemprov tahun 2016 adalah objektif.

"Saya yakin bahwa hasil pemeriksaan BPK RI di Maluku dilakukan secara objektif dan buktinya masih ada kabupaten dan kota di sini mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian," kata Edwin di Ambon, Kamis.

Politisi PDI Perjuangan ini dimintai pendapatnya terkait dugaan skandal suap dari Kementerian Desa dan PDT terhadap BPK RI untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dia, adanya daerah tingkat dua di Maluku yang masih mendapatkan opini WDP seperti ini memberikan gambaran bahwa apa yang dilakukan BPK adalah sesuai dengan fakta lapangan dan Maluku hari ini kalau mendapat opini WTP karena tahun 2015 juga sama.

"Jadi kalau mempertahankan dengan peningkatan lebih baik lagi dari sisi administrasi pertanggungjawaban daerah, saya kira itu lebih baik lagi," kata Edwin.


Bukan Hadiah

Sementara auditor utama keuangan negara VII BPK RI, Abdul Latief mengatakan, Pemprov Maluku berhasil memperoleh opini WTP atas laporan keuangan tahun 2016 bukanlah sebuah hadiah.

"Ada temuan Rp33 miliar itu merupakan masalah administratif, jadi perlu saya tegaskan bahwa opini WTP bukan merupakan hadiah dari BPK tetapi kerja keras pemprov dan kami apresiasi karena bisa mempertahankan opini seperti ini sejak tahun 2015," ujarnya.

Kalau itu terkait masalah pencatatan aset jadi perlu pengelolaan aset lebih baik secara administratif.

Untuk yang badan diklat itu tidak secara matrial, hanya pengelolaannya yang perlu dicatat dalam APBD dimana uangnya dapat dilihat namun pencatatannya dimasukan dalam pengelolaan APBD sehingga tidak berdampak atau tidak mempengaruhi opini WTP.

"Terkait kasus dugaan suap BPK dari Kementerian Desa dan PDT, BPK punya sistem yang plural dan ada standar pemeriksaan keuangan negara, kode etik, serta nilai-nilai dasar independensi, integritas, dan profesionalisme," katanya menegaskan.

Proses-proses hasil audit inipun sudah melalui tahap berjenjang dan secara sistemik sudah mulai dari tim dan ada telaah yang berjenjang.

"Jadi kita bekerja secara tim work dan sudah dijamin dengan integritas dan kode etik yang harus kita patuhi, dan secara berjenjang sudah punya sistem untuk menilai hasil-hasil audit mulai dari tim sampai dengan penanggung jawab sudah ada sistem untuk mereview," katanya.