DPRD SBT Sahkan 4 Poin Ranperda, 5 Poin Di Tangguhkan

DPRD SBT Sahkan 4 Poin Ranperda, 5 Poin Di Tangguhkan

BULA, hunimuanews.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), menggelar rapat paripurna kesembilan masa sidang kedua tahun 2019 dalam rangka penyampaian pandangan akhir fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemerintah Kabupaten SBT berlangsung di ruang rapat paripurna. Selasa malam (25/6/2019), menghasilkan empat poin Ranperda yang di sahkan dan lima poin Ranperda di tangguhkan dalam waktu berjalan.

 

Sidang paripurna yang di pimpin oleh ketua DPRD SBT Agil Rumakat, merampung pandangan terakhir dari fraksi-fraksi DPRD SBT terhadap poin-poin Ranperda itu, dihadiri Bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas, Kapolres SBT, AKBP Saminata dan seluruh Pimpinan Organisasi Prangkat Daerah (OPD) lingkup Ita Wotu Nusa itu.

 

Dari seluruh fraksi di DPRD Kabupaten SBT diantaranya Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PKP Indonesia dan Fraksi Kebangkitan Perjuangan Keadilan (KPK)  tidak berkeberatan serta menyetujui 4 (empat) Ranperda menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan menyatakan sikap untuk menangguhkan persetujuan 5 (lima) poin Ranperda dengan catatan akan di bahas kembali antara DPRD dengan Pemerintah Daerah pada masa persidangan berikutnya sebelum tanggal 30 Agustus 2019 mendatang.

 

Rumakat dalam ruangan mulia itu, menegaskan, keempat Peraturan Daerah yang telah disetujui jajaran DPRD menurutnya kedudukan empat poin Ranperda baru tersebut sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. “Kami berharap pemerintah daerah dapat menjalankan setiap ketentuan yang terdapat dalam empat buah Ranperda Daerah ini,” ucap Agil Rumakat.

 

Berikut empat poin-poin Ranperda yang disahkan oleh DPRD Kabupaten SBT : 

 

Pertama, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Peredaran Minuman Berakohol. Kedua, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan Kian Darat, Kecamatan Lian Vitu di Kecamatan Seram Timur dan Kecamatan Teluk Waru di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur. Ketiga, Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah. Dan Keempat, Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

 

Selain itu, berikut lima poin-poin Ranperda ditangguhkan DPRD Kabupaten SBT :

 

Satu, Rancangan Peraturan Daeran tentang perubahan atas Perda nomor 04 tahun 2017 tentang Pendirian Perusahan Daerah Air Minum Mitra Karya. Terhadap Ranperda ini DPRD mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perubahan terhadap peraturan daerah tentang pendirian perusahan daerah mitra karya. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan nama perusahan daerah air minun mitra karya menjadi perusahan daerah air minum gumumae. Perubaha peraturan daerah tersebut dilakukan agar pendirian perusahan daerah dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Negara.

 

Dua, Rancangan Peraturan Daeran tentang Tempat Pelelangan Ikan. Judul rancangan Peraturan Daerah ini harus dirubah menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

 

Tiga, Rancangan Peraturan Daeran tentang Retribusi Tera/Tera Ulang. Mengingat Ranperda ini mengatur tentang retribusi, untuk itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka sebelum rancangan ini disetujui oleh DPRD terlebih dahulu harus di evaluasi di Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

 

Empat, Rancangan Peraturan Daeran tentang Prostitusi. Ketentuan mengenai prostitusi sudah diataur di dalam KUHP, sehingga permasalahan diatur lebih lanjut dalam perubahan peraturan daerah tentang Ketertiban Umum.

 

Lima, Rancangan Peraturan Daeran tentang Khatam Al-Qur’an bagi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Judul Ranperda ini harus di ganti, sehingga ketentuan serta pengaturannya akan disesuaikan dengan Undang-Undang tentang penyelenggara sistem pendidikan nasional. (HN-AL)