DPRD Panggil Sekot Ambon Terkait Pembelian 4 Unit Mobil Fortuner Senilai 2 Miliar

DPRD Panggil Sekot Ambon Terkait Pembelian 4 Unit Mobil Fortuner Senilai 2 Miliar
Sekot Ambon, AG Latu­heru akan dipanggil DPRD terkait pembelian 4 mobil fortuner. Mobil yang diperkirakan menghabiskan anggaran Rp 2 miliar lebih itu, digunakan sebagai kendaraan dinas Walikota Richard  Louhenapessy dan Wawali Syarif Hadler.

Para wakil rakyat di DPRD Kota Ambon tersinggung karena pembelian mobil itu, dilakukan diam-diam tanpa sepengetahuan mereka.

“Nanti kita panggil ke DPRD, siapa yang menyetujui mobil itu dibeli, itu yang akan kita tanyakan ke Sekot, karena sudah menyalahi mekanisme pengaturan penganggaran,” tandas Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono kepada Siwalima  di ruang kerjanya, Selasa (30/5).

Latupono menyebut, pembelian 4 mobil fortuner yang  dilakukan pemkot itu bodong, karena tidak ada persetujuan DPRD.

“Bagi kami mobil yang akan di pesan oleh pemkot itu bodong karena tidak ada persetujuan dari DPRD, dan tidak pernah dibicarakan di DPRD dan tidak pernah dianggarkan dalam APBD 2017,” ujarnya

Menurut Latupono, pengadaan mobil dinas bukan prioritas, dan justru akan memberatkan APBD. Apalagi banyak proyek yang diberi ‘bintang’.

“Kan kita tahu sendiri program kegiatan 2017 ini kan ada diberi bintang-bintang, nah kalau tambah mobil ini kan memberatkan APBD kita. Jadi bagi kami mobil itu bukan prioritas, nanti di tahun 2018 baru ada pengadaan mobil baru ya silahkan, tapi sepanjang itu bukan persetujuan DPRD bagi kami dianggap bodong,” tandasnya.

Wakil Ketua Fraksi Kebangkitan dan Persatuan Indonesia, Ari Sahertian, mengatakan, kebijakan pemkot harus mendapat persetujuan DPRD. Sehingga kemitraan berjalan seimbang. “Apa yang menjadi kebijakan pemerintah Kota Ambon tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan DPRD Kota Ambon, dan DPRD pun sebaliknya, jadi apapun kebijakan harus ada link yang harus berkoordinasi dengan DPRD Kota Ambon,” ujar Sahertian

Menurut Ketua Fraksi Demokrat, Tomwind Tamaela, pengadaan mobil itu harus melalui mekanisme penganggaran yang melibatkan DPRD.

Selain itu, kata dia, kondisi daerah saat ini belum memungkinkan untuk pembelian mobil. Apalagi membutuhkan anggaran yang besar.

“Kita belum cek berapa anggaran­nya, tetapi itu sangat besar. Ketua Banggar atau pimpinan DPRD harus memangil pihak-pihak terkait untuk menanyakan pembelian mobil itu,” ujar Tamaela.

Setahu dia, pemkot tidak mempunyai anggaran untuk pengadaan mobil bagi Walikota dan Wawali. Sehingga kalau sudah dibeli, maka dipertanyakan sumber anggarannya dari mana.

“Jadi mekanisme ini yang harus dipertanyakan, ini tanggung jawab siapa,” ujar Tamaela.

Ketua Fraksi PPP Rofik Akbar Afiffudin, mengatakan, pengadaan mobil dinas itu ada mekanismenya. Jika tidak dianggarkan dalam APBD, itu sangat berbahaya. “Kalau item itu tidak ada dalam APBD, bararti pemkot tidak meng­usulkannya, nah kalau dia ada di luar itu, berarti harus diproses