DPRD Kembali Minta BPK RI Periksa Plt Dinas Pendidikan

DPRD Kembali Minta BPK RI Periksa Plt Dinas Pendidikan

BULA, hunimuanews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kembali memintai, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia ( RI ) yang saat ini tiba di Kota Bula menjelaskan tugas untuk juga melakukan pemeriksaan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten SBT Sidik Rumalowak. Jumat, (08/05/2020).

 

Pasalnya, Anggota DPRD Kabupaten SBT Munawir Kubal mengatakan, Plt Dinas Pendidikan Sidik Rumalowak diduga melakukan kerugian terhadap uang negara dengan membangun dua gedung baru di Dinas Pendidikan SBT yang tidak tercantum dalam batang tubuh DPA APBD tahun 2020. 

 

"Berhubung BPK RI berada di Kabupaten SBT, maka saya dengan tegas menyampikan untuk segera dijadikan temuan atas penyalagunaan keungan dalam pelaksanaan pembagunan dua ruang baru di Dinas Pendidikan yang bertentangn dengan amanat Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang  Pedomana penyusunan APBD 2020" tutur Munawir Kubal, Kamis, 07/05 kemarin.

 

Sebab menurut Ketua Fraksi NKRI ini, BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. "Maka saya minta BPK RI segera lakukan pemeriksaan terhadap Plt Dinas Pendidikan" ucap Ketua Fraksi NKRI itu.

 

Tentang tugas BPK Politisi Nasdem ini menjelaskan, Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara.

 

"Disdikbudpora adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan uang negara. Maka secapatnya BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap Plt Dinas Pendidikan SBT Sidik Rumalowak" tutup Munawir Kubal. (HN-OPAN)