Disdukcapil Gelar Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan

Disdukcapil Gelar Sosialisasi Kebijakan  Administrasi Kependudukan

BULA, hunimuanews.com - Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), menggelar kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan, kepada 15 Camat yang bertugas di Bumi Ita Wotu Nusa Sabtu, 11/07/2020, yang berlangsung di Ruang Pelaynan Kantor Disdukcapil SBT. 

 

Ketua panitia kegiatan sosialisasi Nadra Arfah Malik, dalam sambutannya mengatakan, maksud kegiatan tersebut untuk memberikan pemahaman kepada para camat dan masyarakat, tentang pentingnya administrasi dan pencatatan sipil.

 

"Tak hanya itu, kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kualitas aparatur dalam proses pelayanan publik tentang administrasi" tutur Arfa Malik, saat menyampaikan laporan keopanitian dihadapan peserta kegiatan.

 

Arfa Malik, sebelum menutupi laporan kepanitiaan. Dirinya meminta Kepala Dinas Dukcapil SBT Sidik Rumalowak, untuk berkenaan membuka kegiatan sosialisasi dimaksud. "Kami meminta Kepala Dinas Dukcapil untuk membuka kegiatan ini dengan resmi" kata Arfa.

Menanggapi permintaan ketua panitia Arfa Malik. Sidik Rumalowak yang hadir sekaligus sebagai pemateri dalam kegiatan sosialisasi itu, meminta agar camat se-kabupaten SBT senergitas dengan Disdukcapil, agar  memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang baik bagi masyarakat.

 

Sebab lanjut Rumalowak, yang juga Plt Dinas Pendidikan Kebudayaan Pumda dan Olahraga (Disdikbudpora) itu. Kerja sama antara camat dalam pelayanan administrasi kependudukan penerbitan NIK tunggal dalam rangka validasi menuju satu data itu sangat penting.

 

"Para camat se-kabupaten SBT kami undang mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Karena para camat itu sabagi pengambil kebijakan di wilayah kecamatan. Maka itu, kami harapkan untuk sinergitas" tutur Rumalowak, saat diwawancarai awak media.

 

Kepada peserta kegiatan Rumalowak berpesan, Pandemi Virus Corona atau Covid-19 bukanlah penghambat untuk menjalankan program pemerintahan. Baik di tingkat kabupaten hingga kecamatan. "Akan tetapi, sisi bagaimana memaksa kita berfikir kreatif dan inovatif untuk tetap menjalankan roda pemerintahan" katanya. (HN-OPAN)