Dinilai Tak Akur, Kehadiran Pj. Desa Suru Dipertanyakan

Dinilai Tak Akur, Kehadiran Pj. Desa Suru Dipertanyakan

BULA, hunimuanews.com-Sejumlah Masyarakat desa Administratif Suru kecamatan Sirittaun Wida Timur (SWT) kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), menilai kehadiran pejabat administratif yang baru di desa Suru dianggap tidak akur dengan masyarakat setempat


Pasalnya kebijakan pergantian kepala negeri oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui sekretaris daerah Syarif Makmur pekan lalu, diduga hal tersebut terindikasi kepentingan politik menjelang 9 desember lalu dengan kandidat tertentu.


Kepada wartawan saat di konfirmasi Jumat, (11/12/2020) salah satu pemuda negeri Administratif Suru Fitran Rumakabis, mempertanyakan proses pergantian beberapa kepala desa negeri dan negeri administratif di kabupaten SBT, dinilai tergesa-gesa dan tidak sesuai prosedur alias tidak melalui rekomendasi camat setempat atas pergantian karateker ini, terutama di kecamatan Sirittaun Wida Timur khususnya di desa Administratif Suru.


Rumakabis menuturkan akibat langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah daerah(Pemda) dalam proses pergantian pejabat negeri ini dengan maksud tertentu, membuat masyarakat setempat bimbang tidak berbaur bahkan sebagian besar masyarakat negeri Suru tidak menginginkan kehadiran pejabat baru ini di negeri mereka.

 

"Sampai saat ini pejabat baru ini katong seng kanal antua, banyak masyarakat yang seng tau  antua, bahkan dong bertanya sebenarnya pejabat baru itu yang mana antua nama sapa.?" Ucap Rumakabis.


Sejak pergantian penjabat desa Administratif oleh sekretaris daerah (Sekda) Syarif Makmur, yang bersangkutan dipantau tidak pernah melakukan musyawarah atau rapat terbuka bersama masyarakat dalam hal mensosialisasikan dirinya secara terbuka dengan masyarakat setempat.

 

Dilain sisi Rumakabis menyadari bahwa sesuai regulasi dan peraturan undang-undang (UU) tentang massa jabatan kepala negeri dalam menjabat maksimal satu tahun dan minimal enam bulan selama masa menjabat, hingga dilakukan pergantian dan pengangkatan pejabat baru, namun hal itu mestinya tidak melampaui prosedur dan aturan yang suda di tetapkan.

 

"Musyawarah deng masyarakat saja seng pernah apalagi mau dilakukan (Sertijab) serah terima jabatan atau pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa". Tegas Rumakabis.

 

Dirinya juga menduga proses pergantian kepala negeri administratif ini juga sengaja di presur dan di dorong oleh sekelompok masyarakat setempat yang notabene berbeda pilihan politik dan punya kepentingan tertentu dengan yang kandidat lain.

 

"Saya tau persis mereka mereka yang punya rasa dendam dan sengaja membuat gaduh di negeri ini hanya gara gara kepentingan politik 5 tahun sekali lalu melakukan hal hal demikian". Tutup Rumakabis. (HN-AMR)