Demonstrasi di Kota Bula SBT, Tuntut 7 Poin Ini Ke Pemda & DPRD

Demonstrasi di Kota Bula SBT, Tuntut 7 Poin Ini Ke Pemda & DPRD

BULA, hunimuanews.com - Sejumlah aktivis dan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi GMNI, HMI, PMII, KAMMI, LMND dan GPI di bumi Ita Wotu Nusa. Menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) pada Rabu, 24/06/2020.

 

Puluhan Massa demonstrasi yang dipimpin Koordinator Lapangan (Korlap) Sahrul Rumauw itu, di depan Kantor Bupati. massa meminta, untuk Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas, selaku Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Pencegahan Covid-19 harus transparan atas penggunaan anggaran miliaran rupiah dalam kondisi pandemi ini.

 

Tak hanya itu, pendemo juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) SBT dan DPRD Kabupaten SBT, untuk tegas menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Idiologi Pancasila (RUU HIP). Karena menurut pendemo, tidak sesuai dengan amanat UUD 1945.

 

Berikut tujuh tuntutan pendemo ke Pemda SBT dan DPRD Kabupaten SBT, diantaranya:

 

1. Meminta Tim Gugus Tugas Percepatan Pencegahan Covid-19 Kabupaten SBT, untuk segera melakukan transparansi penggunaan anggaran dana Covid-19.  Yang dinilainya sebesar Rp. 18.977.679.000 Miliar.

 

2. Mengancam dan mengutuk seluruh pihak-pihak yang ikut serta dan secara sengaja mengambil keuntungan pribadi yang melebihi kepentingan umum selama pandemi Covid-19.

 

3. Mendesak kepala RSUD agar transparan terkait dengan hasil sweb dari masing-masing pasien penderita Covid-19 yang telah dinyatakan positif oleh dinas kesehatan Provinsi Maluku beberapa waktu lalu, karena faktanya dinas kesehatan SBT hanya diberikan surat hasil Sweb tanpa dilampirkan hasil pemeriksaan dari laboraturium.  

 

4. Mendesak DPRD Kabupaten SBT agar segera menyurati DPR RI dalam bentuk mosi tidak percaya agar DPR RI menolak dan mengganti proses pembahasan RUU HIP dan semua RUU yang menentang.

 

5. Hentikan komersialisasi dan liberalisasi terhadap dunia pendidikan.

 

6. Mendesak dan minta kepada pemerintah pusat melalui kemendikbut, untuk memberikan potongan biaya pendidikan sebesar 50% untuk mahasiswa pada perguruan tinggi nasional dan suwasta dalam masa pandemi covid 19.

 

7. Mendesak Kajari SBT yang baru, agar dapat segera menuntaskan semua kasus-kasus Tipikor yang dilaporkan di laporkan yang  hingga  sekarang belum di selesaikan.  (HN-OPAN)