Cegah Korupsi, Bupati SBT Teken MoU APIP & APH 

Cegah Korupsi, Bupati SBT Teken MoU APIP & APH 
Cegah Korupsi, Bupati SBT Teken MoU APIP & APH 

AMBON, hunimuanews.com- Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdul Mukti Keliobas hadiri acara penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), guna mengantisipasi tindak pidana korupsi (tipikor) di daerah.

 

Acara dengan tema Sosialisasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja-sama APIP-APH kabupaten kota se-provinsi maluku tentang penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidanan korupsi pada penyelengara pemerintah daerah berlangsung pada Selasa, (13/8/19) di ruang aula kantor gubernur Maluku lantai 7.


Penandatanganan kerjasama di lakukan Bupati/walikota se-provinsi maluku, jajaran Polres se-provinsi maluku dan jajaran Jampidsus se-provinsi maluku di saksikan langsung gubernur Maluku Irjen. Pol. Murad Ismail dan Itjen Kemendagri.

 

Sebelumnya Pada tahun 2018 telah disepakati MoU antara Mendagri, Kapolri, dan Jampidsus terkait koordinasi penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi, dan sampai bulan maret 2019 telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama di semua tingkat pemerintahan baik di tingkat Pusat, Povinsi maupun Kabupaten/Kota antara pimpinan ketiga instansi untuk melakukan kordinasi data baik laporan pengaduan maupun teknis administrasi. 

 

Latar belakang hukum Perjanjian Kerja Sama (MoU) ini berlandaskan Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis Nasional negera.

 

MoU APIP dan APH dengan tujuan menghindari terjadinya kegamangan penyelenggara pemerintah daerah dalam bertindak, karena melakukan kesalahan administrasi yang kemudian dapat menghambat pembangunan daerah (HN-AL).