Bupati SBT Sikapi Masalah PT. Strata Pacifik

Bupati SBT Sikapi Masalah PT. Strata Pacifik

BULA, hunimuanews.com-Menyikapi aktivitas pihak PT. Strata Pacifik di kecamatan Teluk Waru yang memasuki hak ulayat Kilmury kecamatan Kilmury, bupati kabupaten Seram Bagian Timuri, Abdul Mukti Keliobas angkat bicara.  

 

Keliobas mengakui informasi tentang masalah yang timbul akibat aktivitas pihak PT. Strata Pacifik tersebut telah ia diterima.

 

“Yang saya tahu persis ada keberatan dari masyarakat Kilmury, "kata Keliobas Kepada wartawan setelah membuka Workshop hasil evaluasi implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes), Rabu (26/9) di  Bula,

 

Lalu apa langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah?, Keliobas menegaskan, akan dibentuk tim khusus untuk turun langsung ke lokasi aktivitas PT. Strata Pacifik.

 

”Yang jelas, izin HPH (Hak Pengusahaan Hutan) bukan dalam masa pemerintahan saya, tapi pemerintahan sebelumnya. Jadi saya tidak dapat mengatakan izin bermasalah atau tidak. Setelah ini, tim akan dibentuk untuk identifikasi persoalan tersebut,”tegasnya.

 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, beroperasinya pihak PT. Starata Pasifik di kecamatan Teluk Waru kabupaten Seram Bagian Timur mendapat protes pemangku adat negeri Kilmuri kecamatan Kilmury. Pasalnya, pemilik modal tersebut telah masuk ke area ulayat Kilmury tanpa koordinasi dengan pemilik Ulayat.

 

Sikap warga adat tersebut antara lain ditunjukkan saat pertemuan dengan pihak perusahaan di area sungai Masiwang kecamatan Teluk waru pada, Minggu (16/9).

 

Tidak hanya memasuki wilayah ulayat Kilmury, pihak Perusahaan itu pun telah membabat tananam produktif milik warga. Tapi, hingga pertemuan tersebut digelar, belum ada ganti rugi meski warga telah menyampaikannya kepada pihak perusahaan.

 

Tokoh adat Kilmury, Jafar Kwairumaratu menyesalkan aktitivitas pihak PT. Strata Pasisif tanpa koordinasi dengan pihaknya sebelum beroperasi di area ulayat Kilmury.

 

Selain hak atas wilayah ulayat, pihaknya juga tidak ingin ada salah paham antar warga Teluk Waru dan warga Kilmury tentang hak ulayat akibat kehadiran Perusahaan tersebut.

 

“Poin terpenting dari pertemuan ini adalah masyarakat harus aman, tidak boleh ada salah paham antara satu dengan yang lain,”kata Kwairumatu.

 

Tidak sampai di situ, pemerintah negeri Kilmury melayangkan surat kepada pihak PT. Strata Pacifik, mengingat pihak perusahaan kayu tersebut agar tidak melanjutkan aktivitas di area ulayat adat negeri Kilmury.

 

Dalam salinan surat tertanggal 17 September 2018 dengan nomor :140/27/NK/IX/2018 yang diterima hunimuanews.com, dijelaskan bahwa memperhatikan hasil investigasi pada area Hak Penguasaan Hutan (HP)  PT. Strata Pacifik dan hasil rapat bersama PT. Strata Pasifik dengan Raja dan Saniri negeri Waru, Raja Negeri Kilmury dan masyarakat Teon/Bonvia pada tanggal 16 September 2018 di hulu sungai Masiwang, diketahui pihak PT. Stara Pacifik telah beroperasi atau mengambil kayu di Ulayat Adat Kilmury.

 

“Berkaitan dengan itu, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ole semua pihak, maka bersama ini kami sangat berharap kepada PT. Strata Pacifik agar jangan dulu melanjutkan penebangan kayu Ulayat Adat Kilmury sebelum membicarakannya dengan Raja dan Sanini negeri Kilmury untuk mendapatkan kesepakatan bersama, baru dapat melanjutkan penebangan kayu di ulayat adat Kilmury,” demikian, antara lain bunyi surat yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri Kilmury, Ulfa Kwairumratu tersebut.

 

Hal itu karena PT. Strata Pacifik melakukan penebangan sebelum  bermusyawarah terlebih dahulu dengan Raja dan Saniri serta masyarakat adat Kilmury.

 

Ditegaskan, aktivitas pihak PT. Strata Pacifik di ulayat adat Kilmury tanpa didahului dengan musyarawah bersama pemerintah negeri Kilmury  bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku di negeri Kilmury.

 

Tembusan surat tersebut disampaikan kepada bupati Seram Bagian Timur (sebagai laporan), Kapolres Seram Bagan Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, Danramil Bula, dan Camat Teluk Waru.

 

Manager Operasional PT. Strata Pacifik. Dedi Karnain tidak memberikan penjelasan rinci tentang aktivitas pihaknya yang telah memasuk area ulayat Kilmury.

 

Menurut Dedi Karnain yang berhak membicakan hak ulayat adalah pemilik hak ulayat adat itu sendiri.  

 

Sementara terkait ganti rugi tanaman produktif milik warga, Dedi Karnain mengatakan, hal tersebut sudah jelas diatur dalam peratutan pemerintah. Pihaknya tetap mentaati amanat peraturan tersebut.   

 

“Kalau masalah itu, kan sudah jelas. Aturan hukumnya sudah ada. Jadi kita akan tetap mentaati apa yang telah diamanatkan oleh peraturan itu, “katanya.(MB)