Bupati SBT Belum Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 ke DPRD

Bupati SBT Belum Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 ke DPRD

BULA, hunimuanews.com - Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Abdul Mukti Keliobas, hingga kini belum menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Senin, 10/08/2020.

 

Ketua DPRD SBT Noaf Rumauw mengatakan, padahal sudah dua kali pihaknya surati Bupati Abdul Mukti Keliobas untuk menyampaikan laporan tersebut. Namun disayangkan, hingga kini, Bupati belum hadir dalam Penyampaian Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 ke DPRD. 

 

"Sudah dua surat, DPRD SBT kirimkan kepada saudara Bupati. Surat pertama dengan nomor 172/59/2020  tanggal 15 Juli 2020. Dan surat kedua, nomor 172/67/2020 tanggal 07 Agustus 2020.  Perihal, Penyampaian Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 kepada DPRD" ucap Rumauw, dalam konfrensi pers pada Sabtu, 08/08/ malam di kantor DPRD SBT.

 

Pucuk pimpinan DPRD SBT itu mengatakan, Kedua surat yang disampaikan ke Bupati, sebagai semangat mengingatkan pemerintah daerah untuk senantiasa mengikuti seluruh jadwal dan waktu yang di syaratkan  dalam sirkulasi perencanaan, penyampaian, pengelolaan sampai pada pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran kepada DPRD.

 

Selain itu Rumauw menjelaskan, untuk melakukan percepatan dan perbaikan dalam siklus pengelolaan dan perbaikan dalam siklus pengelolaan keuangan daerah pada satu  tahun anggaran. Maka pemerintah daerah harus memperhatikan, dan tetap mengikuti jadwal dan tahapan perencanaan sampai pada penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

 

"Serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2021 kepada DPRD Dengan memperhatikan dan merujuk pada ketentuan pasal 90 ayat(1) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menjelaskan bahwa, Kepala Daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum"ucapnya.

 

Diketahui, DPRD SBT juga menyampaikan surat kepada Bupati dengan Nomor 172/68/2020 tanggal 07 Agustus 2020. Dengan perihal, Pemberitahuan Penyampaian Rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD tahun anggaran 2021 untuk DPRD. (HN-OPAN)