BPD Dipilih Oleh Masyarakat, Bukan Kades  

BPD Dipilih Oleh Masyarakat, Bukan Kades   

BULA,hunimuanews.com-Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus dipilh oleh masyarakat setempat, bukan diangkat oleh kepala desa. Ini sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 nomor 2016 tentang Badan Permusyawarata Desa (BPD).

 

Hal tersebut disampaikan bupati Seram Bagian Timur Abdul Mukti Keliobas usai melantik kepala pemerintahan negeri Waras-Warasm kecamatan Tutuk Tolo, Rabu (23/1).

 

Keliobas mengatakan,Berdasarkan Permendagri tersebut, lanjut Keliobas kepala desa hanya dapat mengakomodasi pembentukan panitia pemilihan BPD/BPN oleh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

 

“Selanjutkan panitia mengusulkan kepada desa dan kepala desa mengusulkan kepada bupati agar dapat dikukuhkan perangkat desa yang telah terpilih dari hasil pemelihan tersebut dengan SK bupati yang berlaku selama enam tahun masa kerja,”kata Keliobas. (HumasProSBT/MB)