BPBD SBT Tanggap Darurat Banjir

BPBD SBT  Tanggap Darurat Banjir

 

 

BULA, Hunimuanews-Menyikapi banjir yang sering terjadi di kota Bula, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Seram Bagian Timur menetapkan tanggap darurat banjir. Sementara, dinas Pekerjaan Umum mengusulkan dana perbaikan Drainase.

 

Kepala BPBD kabupaten SBT, Nurbandi Latarissa mengatakan, tanggap darurat banjir ditetapkan sejak tahun 2015.

 

Hal itu, lanjutnya mengingat sejumlah lokasi di kota Bula dan sekitarnya kerap dilanda banjir saat musim hujan.

 

“Kita mengatasi banjir dengan tanggap darurat. Tapi karena keterbatasan anggaran, sehingat tanggap darurat yang kita lakukan itu  pada  titik tertentu saja. Ini untuk memecahkan masalah secara lokal saja,”kata Latarissa kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (26/4).

 

Dikatakan, tanggap darurat juga dilakukan pada tahun 2018. Tanggap darurat ditetapkan pada April lalu.

 

Terkait annggaran tanggap darurat, Latarissa mengungkapkan, anggaran tersebut bersumber dari APBD tahun 2018 sekitar Rp3 milyar.

 

Dana tersebut, lanjutnya untuk penanganan dampak bencana banjir di sejumlah wilayah diantaranya kota Bula, kecamatan Bula Barat dan kecamatan Pulau Gorom.

 

Sementara terkait penanganan dampak banjir secara permanen, mantan kepala wilayah kecamatan Pulau Gorom ini menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

 

“Terkait penanganan secara permanen, BNPB untuk dana siap pakai. Sudah ada titik terang tapi belum positif. Mudah-mudahan bisa terjawab,”pungkasnya.

 

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala bidang cipta Karya dinas Pekerjaan Umum kabupaten SBT, Djabar Tianotak mengatakan, banjir yang kerap melanda kota Bula memang disebabkan system Drainase.

 

Hal itu, antara lain karena Drainase yang ada saat ini tidak dapat menjadi saluran air hingga ke  pantai. Sebabnya, pada titik tertentu drainase tersumbat akibat pembangunan rumah warga.

  

"Banjir di kawasan air kabur-kabur itu disebabkan karena Drainase yang dibuat disepanjang jalur itu belum tembus ke pantai,"katanya. 

 

Tianotak menegaskan, kondisi tersebut telah mendapat perhatian serius. Pihak telah membicarakan masalah itu bersama sejumlah pihak terkait, diantaranya Bappeda, Satpol PP dan tata ruang.

 

“Untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Di tikungan di pantai itu, masyarakat sudah membangun rumah dan menghalangi air, sehingga air tergenang di kawasan KPU,”jelasnya.

 

Selain itu, untuk memperbaiki drainase, pihaknya juga telah mengusulkan dukungan anggaran dari provinsi Maluku dan pemerintah pusat.  

 

“Tahun kemarin,  kita perjuangkan di provinsi  dan pusat yaitu kementerian. Tapi masih  terkendala karena belum ada DED  (Detail Engineering Design),”katanya.

 

DED  merupakan produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail pekerjaan kontrsuksi. 

 

Saat ini, DED sedang dibuat. Sehingga bila rampung pada tahun ini maka proses pembangunan Drainase sudah dapat dilakukan.(HN-MB)