Anggota Komisi C DPRD SBT Desak Plt Dinas Pendidikan Hentikan Pembangunan

Anggota Komisi C DPRD SBT Desak Plt Dinas Pendidikan Hentikan Pembangunan

BULA, hunimuanews.com - Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Hasan Day, mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten SBT Sidik Rumalowak, untuk segera menghentikan pembangunan fisik tentang perluasan kantor di dinas tersebut.

 

Pasalnya, pembangunan perluasan kantor dinas pendidikan yang dilakukan Plt Kepala Disdikpora Rumalowak ini, tidak terdapat dalam Daftar Pengisian Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan Belanjaja Daerah (APBD) tahun 2020. "Pekerjaan pembangunan ini, tidak terdapat dalam DPA APBD tahun 2020 sedikitpun" ucap Hasan Day kepada wartawan di Bula Rabu, (08/02/2020).

 

Anggota Legislatif (Aleg) Hasan Day menjelaskan, semestinya pembangunan yang dilakukan Rumalowak, harus sesuai DPA. Tak hanya itu, lanjut Hasan, pembangunan yang dilakukan saat ini setidaknya melalui proses pelelangan. "Sekali lagi, pembangunan harus sesuai DPA agar sejalan dengan kebutuhan. Dan seharusnya melalui proses tender karena ini adalah proyek yang harus diikuti melalui prosedur" jelas Hasan Day.

 

Selain itu, desakan penutupan kegiatan pembangunan dari Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini karena mengingat, perintah Mentri Keuangan Sri Mulyani. Wakil rakyat itu juga mengungkapkan, Pemerintah kabupaten SBT saat-saat masih fokus dalam menghadapi penyebaran Covid-19. "Pemda harus fokus untuk penanganan Covid-19.  Jangan dulu fokus untuk pembagunan gedung perluasan kantor Dinas Pendidikan," tutur Hasan Day.

 

Sebelumnya, pada Selasa, 07/04 kemerin, di Kantor Dinas Pendidikan. Rumalowak sempat dimintai keterangan oleh awak media soal pembangunan tersebut. Namun kata Rumalowak, Anggaran pembangunan ini bukan berasal dari APBN, namun berasal dari APBD. Menurutnya akan di usulkan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT). "Ini kebijakan untuk ruang pelayanan dan bukan berasal dari APBN. Dan pembangunan ini bisa saja dengan dana Pribadi" ucapnya Rumalowak kepada awak media.

 

Menurut Hasan Day, jika anggaran pemabangunan perluas kantor ini berasal dari dan pribadi Plt Kadis Pendidikan, maka prosedurnya bantuan dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui prosedur, sehingga menjadi Sumber pendapatan yang sah. "Bukan dibangun begitu saja karena ini milik pemerintah dan bukan pembangunan milik pribadi," tutupnya.

 

Untuk diketahui, jika pembangunan perluasan kantor dinas pendidikan itu tidak dihentikan Rumalowak. Maka pada Senin, 13 April mendatang, dirinya akan turun langsung ke lokasi bersama unsur terkait. (HN-OPAN)