Anggap Remeh DPRD SBT, Noaf Rumau : Kami Sesali Sikap Pimpinan OPD

Anggap Remeh DPRD SBT, Noaf Rumau : Kami Sesali Sikap Pimpinan OPD

BULA, hunimuanews.com - Sifat acuh tau soal kamajuan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) mulai ditonjolkan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini terbukti saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), mengundang pimpinan OPD untuk rapat kerja komisi, bersama mitra komisi dalam rangka evaluasi semester pertama pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020.


Ketua DPRD Noaf Rumau pada konfrensi pers yang digelar Sabtu, 08/08 malam di kantor DPRD mengatakan, sebagai pimpinan DPRD SBT, telah mendapatkan laporan dari pimpinan-pimpinan komisi, bahwa setelah membuka rapat, pimpinan komisi menutupi kembali rapat yang digelar akibat ketidakhadiran pimpinan OPD. 


"Padahal, kami sudah menyampaikan surat dengan nomor 005/69/2020 tertanggal 08, Agustus 2020. Dengan perihal undangan rapat kerja komisi-komisi dengan pimpinan OPD dalam rangka evaluasi semester pertama pelaksanaan APBD 2020. Ternyata OPD acuh tahu" ucap Noaf Rumauw. 


Atas nama DPRD SBT selaku pimpinan utama, Noaf Rumau sungguh menyesalkan sikap acuh tau pimpinan OPD. Noaf menganggap, OPD tidak menghargai posisi dan kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang bermitra sejajar kepala daerah. "Tindakan yang OPD lakukan, sungguh mencoreng kewibawaan dan marwah DPRD sebagai representasi rakyat" katanya.


Langkah yang dilakukan DPRD itu lanjut Noaf, sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah telah menegaskan kedudukan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah. Yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah meliputi, fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 


"Maka senantiasa DPRD menggunakan fungsi dan kewenangan, untuk memastikan proses penyelanggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang dilakukan pemerintah daerah berjalan sesuai koridor atau tidak" tutur politisi PKS itu.

 

Dengan nada tegas Ketua DPRD itu  menyampaikan kepada Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas bahwa, demi menjaga keharmonisan hubungan DPRD dengan pemerintah daerah. Maka Bupati sebagai pimpinan eksekutif segara memerintahkankan para pemimpin OPD dapat menghadiri secara langsung pelaksanaan rapat-rapat kerja dengan DPRD. 

 

"Apalagi kondisi acuh tau itu masih tetep terjadi, maka DPRD tidak akan segan-segan untuk menggunakan seluruh hak dan kewenangannya sebagaimana digariskan dalam ketentuan perundang-undangan" tandasnya. (HN-Opan)