Ulayat Diserobot, Raja Kilmury Surati PT. Strata Pacifik

Ulayat Diserobot, Raja Kilmury Surati PT. Strata Pacifik

BULA,Hunimuanews.com-Aktivitas pihak PT. Strata Pacifik yang saat ini berpusat di kecamatan Teluk Waru kabupaten Seram Bagian Timur kembali diprotes masyarakat Adat. Kali ini, pihak perusahaan kayu tersebut harus berhadapan dengan pemangku adat negeri Kilmury kecamatan Kilmury.

 

Pemerintah negeri Kilmury melayangkan surat kepada pihak PT. Strata Pacifik, mengingatkan pihak perusahaan kayu tersebut agar tidak melanjutkan aktivitas di area ulayat adat negeri Kilmury.

 

Dalam salinan surat tertanggal 17 September 2018 dengan nomor:140/27 /NK/IX/2018 yang diterima hunimuanews.com, dijelaskan bahwa memperhatikan hasil investigasi pada area Hak Penguasaan Hutan (HP)  PT. Strata Pacifik dan hasil rapat bersama PT. Starat Pasifik dengan Raja dan Saniri negeri Waru, Raja Negeri Kilmury dan masyarakat Teon/Bonvia pada tanggal 16 September 2018 di hulu sungai Masiwang, diketahui pihak  PT. Stara Pacifik telah beroperasi atau mengambil kayu di Ulayat Adat Kilmury.

 

“Berkaitan dengan itu, agar tidak menimbulkan  hal-hal yang tidak diinginkan ole semua pihak, maka bersama ini kami sangat berharap kepada PT. Strata Pacifik agar jangan dulu melanjutkan penebangan kayu Ulayat Adat Kilmury sebelum membicarakannya dengan Raja dan Saniri negeri Kilmury untuk mendapatkan kesepakatan bersama, baru dapat melanjutkan penebangan kayu di ulayat adat Kilmury,” demikian, antara lain bunyi surat yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri Kilmury, Ulfa Kwairumaratu tersebut,

 

Hal itu karena PT. Strata Pacifik melakukan penebangan sebelum  bermusyawarah terlebih dahulu dengan Raja dan Saniri serta masyarakat adat Kilmury.

 

Ditegaskan, aktivitas pihak PT. Strata Pacifik di ulayat adat Kilmury tanpa didahului dengan musyarawah bersama pemerintah negeri Kilmury  bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku di negeri Kilmury.

 

Tembusan surat tersebut disampaikan kepada bupati Seram Bagian Timur (sebagai laporan), Kapolres Seram Bagan Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, Danramil Bula, dan Camat Teluk Waru.

 

Untuk diketahui, sebelumnya, setelah mendapatkan informasi bahwa piak PT. Starat Pacifik telah masuk di area ulayat adat negeri Kilmury,  tokoh adat negeri Kilmury, Jafar Kwairumaratu turun langsung melihat lokasi aktivitas pihak perusahaan tersebut.

 

Setelah melakukan tinjauan  langsung di area hulu Sungai Masiwang, ternyata informasi yang diterima tersebut benar adanya. Pihak PT. Strata Pacifik telah masuk di area ulayat adat Kilmury.

 

Rapat bersama pihak terkait pun digelar hari itu di sekitar hulu Sungai Masiwang. Pemangku adat Kilmury, Raja serta Saniri negeri Kilmury, masyarakat Teon/Bonvia hadir dalam rapat bersama pihak PT. Strata Pacifik tersebut.

 

Saat rapat yang dikawal aparat TNI dan Polri itu, tokoh adat Kilmury, Jafar Kwairumaratu mengaku kecewa karena ulayat adat Kilmury telah dimasuki pihak PT. Strata Pacifik tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan pihaknya.

 

Tidak hanya itu, saat rapat tersebut, sejumlah warga juga mengungkapkan, tanaman produktif milik mereka turut jadi korban akibat aktivitas pihak PT. Strata Pacifik. Tapi, belum ada ganti rugi meski masalah tersebut telah disampaikan kepada pihak perusahaan.

 

Pada kesempatan tersebut, pihak perusahaan juga diharapkan agar ada tenaga kerja lokal dengan mengakomodir warga sekitar.

 

“Poin yang paling adalah masyarakat hidup aman. Dan, masyarakat harus mendapatkan perhatian dari perusahaan itu. Terkait tanaman warga, dibayar sesuai peraturan yang berlaku,”kata tokoh adat Kilmury, Jafar Kwairumatu usai pertemuan tersebut.

 

Manager Operasional PT. Strata Pacifik. Dedi Karnain tidak memberikan penjelasan rinci tentang aktivitas pihaknya yang telah memasuk area ulayat Kilmury.

 

Menurut Dedi Karnain yang berhak membicakan hak ulayat adalah pemilik hak ulayat adat itu sendiri.  

 

Sementara terkait ganti rugi tanaman produktif milik warga, Dedi Karnain mengatakan, hal tersebut sudah jelas diatur dalam peratutan pemerintah. Pihaknya tetap mentaati amanat peraturan tersebut.    

 

“Kalau masalah itu, kan sudah jelas. Aturan hukumnya sudah ada. Jadi kita akan tetap mentaati apa yang telah diamanatkan oleh peraturan itu, “katanya.

 

Menyoal harapan agar ada tenaga kerja lokal, Dedi Karnani mengakui masalah tersebut menjadi sorotan untuk pihaknya. “Tapi, berdasarkan rekap yang ada, kita ini sudah 40 persen lebih (tenaga kerja lokal-red),”ungkapnya.

 

Sebagaimana diketahui, sebelumnya perusahaan tersebut juga diprotes pemerintah dan warga negeri Belis kecamatan Teluk Waru, karena pemilik modal tersebut beroperasi tanpa koordinasi dengan pemerintah dan warga setempat.

 

Penolakan pun tidak dapat dihindari. Pemerintah dan warga negeri Belis sepakat, menolak pihak PT. Strata Pacifik beroperasi di hutan sekitar negeri Belis. (MB)